RADAR BLAMBANGAN.COM, | ACEH – Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh ( LSM JARA ) Melalui Juru Bicara Rizki Maulizar mendesak Pemerintah Aceh segera mengusut insiden gas beracun PT. Medco E&P Melaka di Aceh Utara yang telah memakan korban perempuan, anak hingga ibu hamil serta para lansia yang tinggal di lingkaran tambang
Hal itu disampaikan Rizki, masyarakat yang berada di Gampong Blang Nisam, Alue Ie Mirah, Suka Makmur dan Jambo Lubok, Aceh Timur sudah 4 tahun lebih mencium bau tak sedap
”Melihat sejak Tahun 2019 hingga akhir 2022 mencatat sudah 13 orang lebih yang menjadi korban dan semua harus dirawat di Puskesmas. Bahkan, sebagian besar korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum, Rabu (11/1/2023)
Menurut Rizki selain merugikan warga, faktanya insiden tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat di segala sisi, baik kerugian jangka pendek maupun jangka panjang.
” Kejadian itu jelas mengganggu hak kesehatan fisik dan mental, hak ekonomi, sosial, dan termasuk hak untuk bekerja, hak atas pendidikan.Sehingga menurut kami, kini waktunya korporasi wajib tunduk pada instrumen hak asasi manusia. Mengingat kelalaian korporasi semakin meningkat seiring dengan massifnya laju eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan yang berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan rakyat,” Katanya Juru Bicara Jara
“Jika Pemerintah Aceh tidak melakukan apa pun untuk ikut campur tangan dan melindungi orang dan kelompok yang rentan dari dampak investasi, ia berpartisipasi dalam pelanggaran tersebut,” ujar Pemerhati Kebijakan Pemerintah Rizki Maulizar
Riski salah satu putra terbaik Kutamakmur ini menjelaskan, hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia secara eksplisit diakui dalam konstitusi Indonesia. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Upaya eksploitasi lingkungan hidup dan SDA ini sudah mengarah pada penghilangan sumber-sumber kehidupan hingga penghilangan hak hidup warga negara, baik generasi sekarang maupun yang akan datang, dan pada akhirnya kita mendesak pertanggungjawaban negara terutama korporasi atas insiden berbahaya tersebut,”Tutupnya Putra Terbaik Kutamakmur.(*)
