RADAR BLAMBANGAN.COM, | Jakarta – Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi Komisi IX DPR RI, yang berfokus pada isu-isu kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Lembaga ini berdiri di garis depan dalam menjawab berbagai permasalahan yang menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat. Namun, langkah kami tak lepas dari sorotan tajam dan ekspektasi tinggi publik, ucap Ranny di Jakarta Pada Selasa, (31/12/2024).
Ranny Fahd A Rafiq mengatakan, “di sektor kesehatan, Komisi IX mengawal sejumlah kebijakan besar, termasuk penguatan BPJS Kesehatan yang dirancang untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Walau program ini mendapat apresiasi, persoalan teknis seperti distribusi layanan di daerah terpencil dan keluhan tentang antrean panjang di fasilitas kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar,ungkapnya.
Istri dari Fahd A Rafiq ini melanjutkan, “tak hanya itu kebijakan pengendalian harga obat dan vaksinasi massal juga menjadi fokus utama. Namun, keberhasilan langkah ini sering kali diiringi kritik terkait pelaksanaan yang lamban di beberapa daerah. Program-program kesehatan masyarakat, seperti upaya pengentasan stunting dan penanganan penyakit menular pun menghadapi tantangan dalam pengawasan dan implementasi, ucapnya.
Di bidang ketenagakerjaan, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja migran menjadi isu yang memicu perdebatan. Di satu sisi, ada peningkatan jaminan bagi pekerja, tetapi di sisi lain, penerapan kebijakan ini kerap terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Situasi ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju keadilan ketenagakerjaan masih panjang dan berliku, Ungkapnya dengan nada kesal.
Ranny melihat memasuki 2025, “Komisi IX dihadapkan pada tantangan baru yang tak kalah besar. Krisis kesehatan global menjadi ancaman nyata, sementara perlambatan ekonomi dunia berpotensi memengaruhi sektor ketenagakerjaan nasional. Fokus pada penguatan daya saing tenaga kerja Indonesia, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pengendalian populasi akan menjadi ujian besar bangsa Indonesia kedepan.
Rakyat Indonesia kini menuntut langkah nyata. Tahun 2025 harus menjadi momentum bagi Komisi IX untuk bertransformasi menjadi penggerak perubahan yang lebih progresif. Dengan pengawasan yang lebih ketat, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, lembaga ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman kedepannya.
Komisi IX berada di persimpangan sejarah. Apakah mereka mampu mencatatkan jejak sebagai pembela hak-hak rakyat yang sejati, ataukah mereka hanya akan menjadi pemain dalam panggung politik tanpa dampak nyata? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan, tutup Ranny.
Penulis : ASW