RADAR BLAMBANGAN.COM, | Jakarta, 20 Januari 2025, – Polemik pagar laut yang terbentang sepanjang 30,61 KM, terpaksa dibongkar sepanjang 2 KM oleh prajurit TNI AL bersama nelayan dan warga lokal tanjung pasir. Pengerahan TNI AL berdasarkan perintah Panglima Melalui KASAL dengan mempertimbangkan laporan masyarakat lokal dan nelayan sekitar yang terdampak kehidupan dan penghidupannya karena tertutupnya akses melaut dan mencari penghasilan dari laut. Selain itu Panglima TNI juga mempertimbangkan kedaulatan dan kehadiran negara di Laut untuk menegakkan hukum dan membela rakyat dari kesewenangan dan ketertindasan.
Kenapa harus prajurit?
Menjadi perhatian dan pertanyaan publik polemik pagar laut yang membelenggu kehidupan nelayan dan masyarakat lokal tanjung pasir. Perjuangan dan advokasi nelayan dan masyarakat lokal yang sudah melaporkan ke pihak KKP banten dan kementerian KKP namun tidak ada tindakan konkrit sampai menjadi viral. Tindakan konkrit baru dapat dilakukan ketika kelompok masyarakat lokal dan nelayan melaporkan ke pihak TNI AL yang kemudian diperintahkan panglima melalui KASAL untuk membongkar pagar laut tersebut untuk membuka akses nelayan dan masyarakat lokal melaut.
● Saling lempar masalah dan lari dari tanggung jawab?
Kasus pagar laut Tangerang Provinsi Banten menjadi sebuah gambaran lambannya proses birokratis dan saling lempar masalah serta tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari persoalan pagar laut yang harusnya selesai ditingkatkan KKP kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berujung menjadi isu nasional. Ditambah lagi dalih menteri KKP yang awalnya melarang pembongkaran pagar tersebut untuk menjadi barang bukti penyidikan dan pihak yang membangun tidak ada yang mengaku. Bahkan bertentangan dengan tindakan panglima TNI yang sudah memerintahkan melakukan pembongkaran. Hal ini justru dapat mencoreng wajah pemerintahan Presiden prabowo dan kontraproduktif dengan program kerja presiden.
● Dagelan Menteri KKP dan ATR BPN Mencoreng Wajah Presiden.
Digitalisasi administrasi pemerintahan membuka partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan prabowo subianto. Viralnya Pagar laut yang sekelas kementerian KKP sulit melacak pemiliknya berhasil dibantu netizen yang menemukan pemilik SHGB pagar laut tersebut. Kementerian ATR BPN pun buka suara yang baru merilis para pemilik SHGB setelah berhasil ditelusuri netizen. Sungguh sangat disayangkan dagelan Menteri KKP dan ATR BPN yang mencoreng wajah pemerintahan prabowo serta menghambat program kerja 100 hari presiden.
Sumber ; YaserHatim
Korpus BEM-Indonesia
