RADARBLAMBANGAN.COM | Jakarta — Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat dengan beberapa ketentuan. .Dan hal senada juga disampaikan oleh Rieke Dyah Pitaloka anggota Komisi IX DPR RI dalam akun Tixxxk nya. (27/10)
Dalam Akun medsos tersebut, Rieke Dyah Pitaloka juga menyampaikan bahwa Rumah Sakit dilarang untuk menolak pasien yang BPJS nya menunggak. Ini adalah merupakan kabar baik bagi masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pemutihan ditujukan untuk masyarakat miskin yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.
“Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu,” ujar Ghufron usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (22/10).
Ia menambahkan tunggakan iuran yang dihapus maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka tunggakan yang dihapus hanya yang selama 24 bulan atau 2 tahun.
Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan utang karena akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.
Namun, ia mengatakan program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masih dalam pembahasan sehingga belum mencapai keputusan final.
DPP LSM BERANTAS melalui Kabid Kominfo, Erick Simanjuntak, SH, mendukung penuh terkait pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut.
“Kita Dukung Komisi IX DPR RI dalam memperjuangkan hak dari rakyat terkait kesehatan dan terkait pemutihan segala tunggakan BPJS. Ini adalah tugas Negara dalam bagian mensejahterakan masyarakat, rakyat Indonesia, selain Pendidikan dan kesejahteraan. Bumi Indonesia ini kaya tapi hingga saat ini belum dinikmati secara adil dan merata oleh rakyat Indonesia mulai dari sabang sampai merauke. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, Keadilan yang seadil – adilnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terealisasi dengan baik dan merata, bukan tersentralisasi pada suatu wilayah saja, “Tutup Kabid Kominfo DPP LSM BERANTAS
Editor: Erick
Leave a Reply