RADAR BLAMBANGAN.COM, | Jakarta — Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW.FRN) yang juga dikenal sebagai Counter Polri, Agus Flores, membeberkan pengalamannya dua tahun lalu saat melakukan penelusuran ke kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Pengalaman tersebut memunculkan dugaan adanya struktur otoritas tak resmi yang dinilai berada di luar kendali aparat negara.
Informasi Seragam dari Aparat dan Pejabat
Agus mengungkap bahwa informasi soal sulitnya akses publik dan aparat ke kawasan IMIP telah lama disampaikan oleh masyarakat, tokoh politik, dan sejumlah sumber internal aparat.
“Saat saya konfirmasi ke kepolisian dan imigrasi, jawabannya sama: tidak bisa masuk tanpa izin dari seorang purnawirawan jenderal berinisial tiga huruf,” kata Agus.
Menurutnya, konsistensi informasi dari berbagai pihak menimbulkan pertanyaan besar tentang mekanisme pengawasan negara di kawasan industri tersebut.
Akses TNI–Polri Disebut Terbatas
Agus bahkan mengutip keterangan dari sejumlah sumber yang menyebut bahwa unsur TNI dan Polri pun tidak dapat masuk ke IMIP kecuali dalam kondisi penanganan kasus pidana.
“Masuk pun harus ada izin khusus dari pihak yang disebut purnawirawan jenderal itu,” ujar Agus.
Temuan tersebut, menurut Agus, bertentangan dengan prinsip dasar kedaulatan dan peran negara dalam pengawasan terhadap seluruh wilayah hukum Indonesia.
Dihadang Petugas saat Mencoba Masuk
Dalam kunjungan langsungnya ke Morowali, Agus mencoba masuk melalui gerbang utama IMIP. Ia mengaku dihadang oleh petugas keamanan berpakaian rapi dengan gaya pengamanan yang menyerupai standar militer.
Agus ditanyai identitas, tujuan, dan seterusnya, termasuk apakah membawa rekomendasi dari jenderal yang disebutkan.
“Tanpa itu, saya tidak diperkenankan masuk,” tegasnya.
Ia kemudian menghubungi Kapolres yang bertugas saat itu. Jawaban Kapolres, kata Agus, menguatkan kejanggalan tersebut.
“Sekelas Kapolda dan Kapolres saja tidak bisa masuk tanpa izin khusus,” kutip Agus dari pernyataan Kapolres.
Pengamatan dari Ketinggian: Aktivitas Bandara dan Pelabuhan
Agus kemudian melakukan pengamatan dari sebuah titik ketinggian di sekitar Morowali. Dari sana, ia menyaksikan aktivitas yang menyerupai kawasan berdaulat tersendiri:
Lalu lintas kendaraan dan pekerja asing yang padat
Bendera negara asing terlihat lebih dominan
Aktivitas bandara dan pelabuhan yang tampak cukup masif
Agus mengaku melihat pesawat yang menurunkan pekerja asing tanpa tanda adanya pengawasan otoritas negara secara kasat mata.
Konfirmasi Imigrasi: “Akses Kami Terbatas”
Untuk memastikan situasi tersebut, Agus mendatangi kantor Imigrasi di wilayah setempat.
Jawaban yang ia terima kembali sama:
“Sulit untuk masuk ke dalam. Semua sudah diatur dari pusat,” kata seorang petugas.
Agus menilai, hal ini mengindikasikan terbatasnya gerak Imigrasi dalam mengawasi keluar-masuk tenaga kerja asing di dalam kawasan IMIP.
Dikonfirmasi ke Gubernur Sulteng
Agus juga menyampaikan bahwa ia pernah menghubungi mantan Bupati Morowali yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang mengaku mengetahui pola akses tersebut.
“Prinsipnya sama, tidak bisa sembarang masuk kecuali ada rekomendasi dari pusat,” kata Agus mengutip keterangan Anwar.
Kekhawatiran Soal Potensi Pelanggaran
Agus menegaskan bahwa sistem pengawasan bandara dan pelabuhan harus sepenuhnya berada dalam kendali negara. Jika tidak, ia khawatir terdapat potensi pelanggaran yang sulit diawasi, seperti:
Masuknya tenaga kerja asing tanpa prosedur resmi
Keluar-masuk barang tanpa pemeriksaan negara
Risiko penyelundupan narkotika atau barang terlarang
Menurut Agus, potensi-potensi itu harus dijawab dengan tindakan tegas negara.
Agus Flores meminta pemerintah pusat menurunkan tim gabungan untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait:
Status otoritas keamanan IMIP
Pengawasan bandara dan pelabuhan
Prosedur akses aparat dan instansi negara
Mekanisme keimigrasian dan perlintasan
Dugaan adanya struktur kekuasaan tak resmi
“Negara harus memastikan bahwa tidak ada satu wilayah industri pun di Indonesia yang berdiri seolah-olah di luar kendali pemerintah,” tegasnya.***
Leave a Reply