Indonesia menampilkan aksi nyata penanganan perubahan iklim di Tanah Air pada Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Salah satu yang ditonjolkan adalah percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan, yang disebut sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional sekaligus upaya menurunkan emisi karbon menuju net zero emissions.
Langkah transformasi itu dipaparkan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat membuka Paviliun Indonesia dalam COP31 di Antalya, Senin (9/11). Menurut Hashim, kehadiran Indonesia membawa pesan bahwa negara ini menghadirkan solusi iklim berskala besar, yang tercermin melalui tema paviliun “Indonesia: House of Climate Solutions”.
Ia menyatakan ambisi iklim diarahkan menjadi aksi nyata yang bermakna, dengan dipandu tiga prioritas yang saling terhubung, yaitu memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions. Hashim menegaskan komitmen iklim Indonesia tidak berhenti pada target dan wacana, melainkan diwujudkan melalui implementasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah dan tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan itu sendirian.
Kebijakan iklim adalah kebijakan pembangunan
Presiden COP31, Murat Kurum, dalam pembukaan konferensi menekankan pentingnya mengubah komitmen global menjadi aksi konkret yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Menurutnya, kebijakan iklim harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan, termasuk di sektor energi, pangan, dan perkotaan.
Kurum menyebut dunia sedang berada di titik nol (ground zero) sehingga kata-kata semata tidak lagi mencukupi. Ia menegaskan kebijakan iklim pada hakikatnya adalah kebijakan pembangunan, kebijakan pangan, kebijakan energi, kebijakan perkotaan, dan yang terpenting kebijakan untuk menyelamatkan masa depan kemanusiaan.
RUPTL 2025–2034 dan program PLTS 100 GWp
Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menyampaikan COP31 menjadi momentum bagi Indonesia, khususnya PLN, untuk menunjukkan bahwa agenda transisi energi nasional bukan sekadar komitmen atau rencana jangka panjang, melainkan transformasi yang telah dan sedang dilaksanakan. Pada saat yang sama, ia memastikan listrik tetap tersedia merata di seluruh Tanah Air dengan pasokan yang cukup, andal, dan terjangkau.
Implementasi transisi energi itu antara lain diwujudkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sekitar 76 persen atau 53 GW di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
Menurut Suroso, langkah tersebut menunjukkan Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar. RUPTL itu disebutnya sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional terpenuhi.
Selain melalui RUPTL, pemerintah mendorong program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Suroso menyatakan program tersebut tidak hanya meningkatkan pemanfaatan energi bersih, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, pemanfaatan sumber energi domestik yang lebih optimal dapat mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor sehingga kedaulatan energi dapat semakin diwujudkan.
Pendanaan USD2,9 miliar untuk transisi energi
Suroso mengungkapkan percepatan transisi energi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Dalam momentum COP31, PLN menyatakan telah mengamankan pendanaan dari berbagai lembaga pembiayaan internasional untuk mendukung agenda transisi energi Indonesia.
“Di COP31 ini, kami membawa kabar baik bahwa PLN bersama Indonesia telah mengamankan pendanaan mencapai USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional,” kata Suroso, yang menilai hal itu menunjukkan agenda transisi energi yang berjalan di Indonesia mendapat dukungan konkret dari mitra global.
Melalui partisipasi dalam COP31, Indonesia disebut terus memperkuat kontribusinya dalam mendorong aksi iklim global lewat berbagai langkah nyata di dalam negeri. Upaya tersebut dinilai membutuhkan kolaborasi lintas negara, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk memperluas kemitraan strategis, pertukaran pengetahuan, serta dukungan investasi dan pendanaan.
About the Author
