Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aris Marsudiyanto memberikan arahan strategis kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) beserta jajaran Direksi PLN Group. Forum yang digelar di Auditorium PLN Pusat, Jakarta, Kamis (5/11), itu dimaksudkan untuk memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus memastikan program strategis pemerintah di sektor energi berjalan optimal.
Menurut Aris, pertemuan tersebut menjadi ruang penguatan koordinasi antara BAPPISUS dan PLN Group agar kebijakan pemerintah selaras dengan pelaksanaan program serta kegiatan operasional perusahaan. Ia menegaskan PLN memegang peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.
Keseimbangan layanan publik dan keberlanjutan usaha
Aris menyatakan PLN perlu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pelayanan publik, termasuk menyediakan listrik dengan harga terjangkau bagi masyarakat, dan upaya menjaga keberlanjutan usaha agar perusahaan tetap berkembang serta mampu memenuhi kebutuhan listrik di masa depan.
Ia juga menyoroti besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas ketenagalistrikan dalam beberapa tahun mendatang. Setiap rencana pengembangan, kata dia, harus disusun matang dengan mempertimbangkan aspek keekonomian, kesiapan pendanaan, ketersediaan sumber energi, serta kemampuan implementasi.
“Perencanaan harus disusun secara realistis dan dapat dilaksanakan. Setiap target perlu memperhitungkan kesiapan pendanaan, ketersediaan sumber energi, serta kemampuan pelaksanaannya agar dapat dipertanggungjawabkan,” kata Aris.
Dorongan keterbukaan dan koordinasi lintas sektor
Kepala BAPPISUS itu juga mendorong jajaran PLN terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, baik terkait operasional perusahaan maupun hambatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Ia menyatakan BAPPISUS mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk membantu mengidentifikasi serta mengurai persoalan, sehingga hambatan yang membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga dapat segera ditindaklanjuti.
Aris meminta persoalan yang muncul segera disampaikan agar dapat dibahas dan dicarikan jalan keluarnya bersama. Menurut dia, hambatan yang sebenarnya dapat dikoordinasikan jangan sampai berlarut-larut hingga mengganggu pelaksanaan program.
Keandalan sistem jadi prioritas PLN
Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BAPPISUS beserta jajaran untuk memberi arahan strategis kepada PLN Group. Ia menyebut PLN sedang menjalankan transformasi bisnis dengan menempatkan keandalan sistem ketenagalistrikan sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dalam menghadapi transisi energi, Suroso menyatakan PLN menjaga keseimbangan bauran energi agar target pengembangan energi bersih tetap memperhatikan aspek biaya dan kemampuan pasokan.
“Bagi PLN, keandalan sistem adalah hal yang utama. Kami akan memastikan bahwa transisi menuju energi bersih dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan bauran energi, sehingga upaya kami dalam mencapai kedaulatan energi tetap sejalan dengan keterjangkauan biaya listrik bagi masyarakat,” jelas Suroso.
Ia menambahkan PLN membutuhkan bimbingan dan arahan Kepala BAPPISUS agar perusahaan terus melakukan perbaikan serta melaksanakan arahan Presiden secara optimal. Seluruh jajaran PLN Group, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, subholding, dan anak perusahaan, disebutnya perlu bekerja dengan semangat yang sama dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Melalui kegiatan itu, BAPPISUS dan PLN Group diharapkan memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam pengawasan, pengendalian, serta pemantauan pelaksanaan program strategis pemerintah di bidang ketenagalistrikan. Forum tersebut juga menjadi ruang identifikasi isu strategis, tantangan peningkatan keandalan listrik, dan berbagai hambatan pelaksanaan program prioritas Presiden yang memerlukan perhatian serta koordinasi lintas instansi.
BAPPISUS menegaskan komitmennya terus mendukung Presiden Republik Indonesia melalui fungsi pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan investigasi terhadap pelaksanaan program pembangunan nasional, termasuk memastikan sektor ketenagalistrikan mampu menjalankan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
About the Author
