Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri. Sikap itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Instruksi itu ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia agar menindak secara hukum tanpa kompromi para calo yang memeras pencari kerja. Penegasan tersebut disampaikan Kapolri di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” ujar Jenderal Polisi Suyudi di Kota Bandung.
Modus Percaloan dan Kanal Aduan
Menurut Kapolri, percaloan marak beroperasi di perimeter luar kawasan industri dan diduga turut melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ilegal itu dinilai membebani ekonomi pencari kerja sekaligus merusak iklim investasi dan kepastian hukum di daerah.
Sebagai langkah respons cepat, Polri membuka layanan aduan publik melalui Call Center 110 yang bebas pulsa. Polri juga menyiapkan jaringan Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan, serta berkoordinasi memperketat pengawasan bersama sistem pengamanan internal di setiap perusahaan.
Poliran Tidak Mengambil Alih Kewenangan
Jenderal Polisi Suyudi menegaskan kehadiran Poliran bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Program ini difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor yang mempertemukan pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja tanpa biaya ilegal.
“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tegasnya.
