Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Ogan Komering Ilir, M. Abbas Umar, menyampaikan keluhan soal dugaan perilaku sejumlah oknum pejabat, kepala badan, dan camat yang dinilai kurang beretika serta tidak terbuka dalam melayani masyarakat. Laporan itu disampaikan langsung kepada Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (19/11/2026), dan diterima dengan janji akan ditindaklanjuti.
Bupati Minta Pejabat yang Tak Layani Warga Dilaporkan
Menanggapi laporan tersebut, Muchendi mempersilakan Abbas duduk di teras pendopo untuk mendengarkan secara langsung keluhan mengenai sikap oknum pejabat yang dinilai tidak mencerminkan etika pelayanan publik. Pertemuan itu juga disaksikan seorang camat yang mengetahui persoalan yang dilaporkan, seperti diberitakan Media Indonesia Times.
Bupati menegaskan tidak menginginkan ada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI yang tidak sanggup memberi pelayanan maksimal kepada warga, termasuk yang bersikap kurang baik saat memberikan informasi kepada publik. Menurutnya, teguran akan diberikan kepada oknum pejabat yang dilaporkan bila terbukti bertindak di luar etika dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintahan.
Muchendi juga membuka jalur pengaduan langsung bagi masyarakat yang menemukan pejabat tidak menjalankan tugas pelayanan sebagaimana mestinya.
“Siapa saja yang tidak bisa melayani masyarakat OKI dengan baik dan tidak memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, silakan lapor kepada saya. Nanti akan kita tindak lanjuti,” kata Bupati dalam pertemuan tersebut.
PPWI OKI Siap Kawal Pelayanan Publik
Abbas menyatakan PPWI OKI akan terus berkoordinasi dengan Bupati OKI dan menyampaikan laporan apabila menemukan oknum pejabat yang dinilai tidak menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik. Menurutnya, kritik dan laporan itu tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan institusi maupun pemerintah daerah, melainkan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus dukungan bagi upaya Bupati membangun daerah.
Ia menilai masih banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI yang memiliki etika, kompetensi, dan komitmen dalam melayani masyarakat. Karena itu, perilaku segelintir oknum yang diduga tidak profesional dinilai jangan sampai merusak kepercayaan warga terhadap pemerintahan.
Abbas berharap para pejabat, kepala badan, maupun camat menjalankan tugas dengan mengedepankan etika, sikap santun, transparansi, dan keterbukaan informasi, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat serta insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial. PPWI OKI, ujarnya, akan terus mendukung pemerintahan daerah dalam mewujudkan pembangunan Ogan Komering Ilir yang lebih baik, sekaligus menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif bila ada pelayanan publik yang perlu diperbaiki.
“Masih banyak pejabat yang layak, memiliki etika, dan siap bekerja melayani masyarakat serta membantu Bupati dalam membangun OKI. Jangan sampai ulah oknum yang tidak bertanggung jawab justru menghambat pelayanan dan merusak citra pemerintahan,” ujar Abbas.
Ia berharap respons Bupati OKI atas laporan tersebut menjadi perhatian serius bagi seluruh pejabat di daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik, terbuka, dan profesional.
