SURABAYA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mematangkan rencana Apel Siaga Akbar bertajuk “Jogo Presiden dan Jogo Jawa Timur”. Kegiatan itu ditargetkan melibatkan hingga 10 ribu peserta dan diupayakan terlaksana pada November 2026 di kawasan Patung Joko Dolog, Taman Apsari, Surabaya.
Gerakan yang diinisiasi Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur Heru MAKI itu disebut bukan sekadar konsolidasi organisasi, melainkan upaya menumbuhkan lagi kesadaran bersama warga akan pentingnya stabilitas nasional dan persatuan. Rencana ini muncul di tengah menghangatnya dinamika politik nasional setelah mencuatnya polemik dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri.
Alasan dan Pesan Kebangsaan
Menurut Heru, Jawa Timur memikul tanggung jawab historis dan moral sebagai salah satu pilar penjaga persatuan Indonesia. Daerah yang memiliki akar sejarah besar Kerajaan Majapahit itu, katanya, tidak boleh terperosok dalam polarisasi politik yang bisa memperuncing perbedaan, melebarkan jarak antarkelompok, hingga mengancam kohesi sosial.
Ia menilai retorika politik belakangan ini perlu disikapi secara bijaksana dan proporsional. Perbedaan pandangan maupun kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan, tetapi semuanya harus tetap berada dalam rambu konstitusi, etika publik, dan penghormatan kepada institusi negara.
“Kami tidak ingin Jawa Timur menjadi ruang tumbuhnya polarisasi yang berlebihan. Jangan sampai perbedaan sikap politik berkembang menjadi pertentangan sosial yang merusak persaudaraan. Demokrasi harus tetap hidup, kritik harus tetap diberikan ruang, tetapi persatuan bangsa tidak boleh menjadi korban dari pertarungan narasi politik,” kata Heru.
Heru menyebut tema Jogo Presiden dan Jogo Jawa Timur sebagai pesan moral sekaligus seruan kebangsaan agar masyarakat menjaga kehormatan kepemimpinan nasional dan daerah melalui sikap yang bertanggung jawab serta berlandaskan konstitusi. Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dipandang sebagai representasi kepemimpinan yang harus dihormati dalam kapasitas konstitusional masing-masing.
Meski begitu, menurutnya penghormatan kepada pemimpin harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap demokrasi, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, dan hak masyarakat menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. “Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa adalah pemimpin yang memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional. Kehormatan kepemimpinan harus kita jaga. Jangan biarkan fitnah, provokasi, maupun narasi yang tidak bertanggung jawab berkembang menjadi instrumen yang merusak persatuan. Kami ingin Jawa Timur tetap teduh, kokoh, dan menjadi rumah besar bagi seluruh perbedaan,” ujar Heru.
Simbol Joko Dolog dan Grahadi
Pemilihan lokasi di kawasan Patung Joko Dolog, tepat di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, disebut memiliki pertimbangan filosofis. Patung Joko Dolog merepresentasikan jejak peradaban dan warisan sejarah Nusantara, sementara Grahadi menjadi salah satu simbol pemerintahan dan kepemimpinan Provinsi Jawa Timur.
MAKI Jatim berharap kedua tempat itu menjadi latar simbolis bagi pesan bahwa sejarah, kebudayaan, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat dirajut dalam satu semangat persatuan. Heru menegaskan kegiatan ini bukan demonstrasi kekuatan untuk berhadapan dengan kelompok lain, melainkan konsolidasi masyarakat untuk meneguhkan komitmen kebangsaan. Keberagaman budaya, tradisi, keyakinan, dan identitas sosial warga Jawa Timur diharapkan tampil sebagai kekuatan pemersatu.
Target 10 Ribu Peserta dari 38 Kabupaten/Kota
Dari sisi massa, Heru menyampaikan MAKI se-Jawa Timur menargetkan sedikitnya 3.000 anggota dan pengurus terlibat. Jumlah itu diproyeksikan bertambah melalui partisipasi tokoh masyarakat, insan pers, LSM, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pelajar, kelompok perempuan, serta perwakilan dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga total peserta diperkirakan menembus 10 ribu orang.
Target tersebut menjadi tantangan konsolidasi bagi jajaran MAKI di Jawa Timur untuk membangun koordinasi yang terstruktur, memastikan partisipasi berjalan tertib, dan menjaga kegiatan tetap damai tanpa mengganggu kepentingan publik. Bagi Heru, besarnya jumlah peserta bukan satu-satunya ukuran keberhasilan; pesan kebangsaan, kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi, serta kemampuan seluruh elemen berdiri bersama di tengah perbedaan justru menjadi esensi utama.
Koordinasi dengan Khofifah dan Dasco
Soal waktu, Heru menyatakan pihaknya masih melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta berbagai unsur strategis lainnya.
“Insyaallah kami upayakan dalam bulan November 2026 ini Apel Siaga Akbar dapat terlaksana. Kami masih melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak. Prinsip kami, kegiatan ini harus dipersiapkan secara matang, melibatkan seluruh komponen masyarakat, serta berjalan tertib, aman, dan penuh semangat persaudaraan. Perkembangan selanjutnya akan kami informasikan,” kata Heru, seperti dilaporkan Media Indonesia Times.
MAKI Jatim menempatkan gerakan ini sebagai ruang bersama untuk mengedepankan rasionalitas, menjaga keseimbangan demokrasi, dan memastikan perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Dari Surabaya, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa berbeda pandangan adalah demokrasi, sementara menjaga persatuan merupakan kewajiban kebangsaan.
Kepastian tanggal dan teknis pelaksanaan Apel Siaga Akbar akan diumumkan setelah seluruh tahapan koordinasi dan persiapan dinilai matang.
About the Author
