Kepolisian Daerah Jawa Timur mengamankan dua pria yang diduga membawa bom molotov siap pakai saat aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026). Penangkapan itu disebut untuk mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan.
Diamankan di Sisi Barat Monumen
Kedua pria berinisial MVK dan VS, masing-masing berusia sekitar 24 tahun dan merupakan warga Surabaya. Mereka diamankan personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik keduanya.
Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, membenarkan penangkapan tersebut. Dari pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara, petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai.
“Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan,” ujar Kombes Pol Abast.
Dirancang Sejak Awal
Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS diduga telah merencanakan aksi tersebut. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan untuk merakit bom molotov.
Setelah dirakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun upaya itu berhasil digagalkan.
Menurut Abast, berdasarkan pengakuan awal, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah penyampaian aspirasi masyarakat. Penyidik, kata dia, akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Masih Diperiksa Intensif
Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya. Polda Jatim menyatakan tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Kombes Pol Abast.
