Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi meluncurkan layanan digital bernama Swalayan Baznas (SwaBAZ) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (12/11/2026). Aplikasi ini dirancang agar masyarakat dapat ikut mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara mandiri, praktis, dan transparan.
Muzakki Bisa Menentukan Sendiri Penyaluran Dana
Ketua Baznas Banyuwangi Dwiyanto menjelaskan, lewat SwaBAZ para muzakki atau pemberi zakat memperoleh keleluasaan untuk mengelola dan menyalurkan donasi. Mereka dapat melakukan pendaftaran, memilih program penyaluran, menentukan mustahik atau penerima zakat, hingga memantau perkembangan penggunaan dana.
“Aplikasi ini beroperasi dengan prinsip swalayan. Muzakki bisa melayani diri sendiri, melakukan berbagai aktivitas pengelolaan ZIS secara mandiri, di mana pun dan kapan pun tanpa perantara, namun tetap dalam pengawasan Baznas Kabupaten,” ujar Dwiyanto saat menghadiri peluncuran SwaBAZ.
Aplikasi tersebut juga menampilkan riwayat lengkap mengenai kapan, berapa, dan ke mana dana telah disalurkan. Laporan itu dapat diakses kapan saja sehingga pengelolaan dana menjadi lebih transparan. Untuk proses penyaluran, SwaBAZ menyediakan basis data mustahik yang telah melalui asesmen Baznas, sehingga muzakki dapat memilih penerima manfaat berdasarkan data tersebut agar bantuan lebih terarah.
Selain memilih penerima yang sudah terdaftar, masyarakat juga dapat mengusulkan calon penerima dari lingkungan tempat tinggalnya.
Ipuk Minta Program Dievaluasi dan Dipantau
Bupati Ipuk Fiestiandani mengapresiasi inovasi tersebut karena dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan.
“Aplikasi sesuai dengan tuntutan era sekarang, dimana masyarakat membutuhkan layanan yang simpel, cepat, dan tidak membuang waktu. Tidak harus datang ke bank atau kantor Baznas hanya untuk menyalurkan zakat maupun sedekah,” ujar Ipuk.
Menurut dia, kemudahan akses harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. Dana yang dihimpun Baznas, kata Ipuk, merupakan amanah masyarakat sehingga penyalurannya harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
“Bantuan bukan sekadar disalurkan, lalu selesai. Tapi harus ada monitoring dan evaluasi. Harus dipastikan bagaimana kelanjutannya, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ipuk juga meminta Baznas terus memantau program-program pemberdayaan yang dijalankan. Dengan begitu, bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.
“Pemkab sangat menapresiasi kepada Baznas yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial di Banyuwangi, terutama penanganan kemiskinan,” kata Ipuk.
About the Author
