Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan bahwa kemandirian bahan baku obat menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Hal itu disampaikannya dalam paparan Strategic Perspective bertajuk “Kemandirian Bahan Baku Obat Nasional” pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Forum tersebut turut menghadirkan Benjamin List, peraih Nobel Kimia 2021 dari Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Menurut Taruna, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat merupakan tantangan mendasar bagi keberlanjutan industri farmasi nasional, dan bukan semata persoalan perdagangan serta industri.
Ia menjelaskan, persoalan itu berkaitan langsung dengan ketahanan sistem kesehatan. Ketika rantai pasok global terganggu akibat konflik geopolitik, pembatasan perdagangan, maupun dinamika ekonomi internasional, ketersediaan bahan baku obat dalam negeri berpotensi ikut terdampak. Karena itu, Indonesia dinilai perlu membangun fondasi industri farmasi yang lebih kuat melalui optimalisasi sumber daya domestik, pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan investasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Kekayaan hayati belum terolah optimal
Taruna menyoroti kesenjangan antara besarnya modal alamiah Indonesia dan kemampuan industri nasional mengolahnya. Kekayaan biodiversitas nasional tercatat mencakup sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber bahan obat, namun belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan industri dan produk farmasi bernilai tambah.
“Terdapat sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi bahan obat, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan. Terlebih, sekitar 94 persen bahan baku obat nasional masih bergantung pada impor,” ujar Taruna Ikrar.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi bukan hanya menemukan potensi tanaman berkhasiat, tetapi juga membangun ekosistem riset, teknologi pengolahan, standardisasi, pembuktian keamanan dan khasiat, hingga industrialisasi yang memenuhi persyaratan regulasi.
Tiga langkah strategis BPOM
Untuk menjawab tantangan tersebut, BPOM mendorong tiga langkah strategis yang saling berkaitan. Pertama, memperkuat dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan melalui percepatan proses perizinan serta pendampingan pelaksanaan uji praklinis dan uji klinis, agar inovasi dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian memiliki jalur pengembangan yang jelas menuju produk yang memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu.
Kedua, mendorong peningkatan investasi di bidang pengembangan obat. Investasi disebut menjadi faktor penting untuk memperkuat kapasitas produksi, penguasaan teknologi, pengembangan fasilitas industri, serta kemampuan Indonesia menghasilkan bahan baku farmasi secara berkelanjutan.
Ketiga, memperkuat sinergi Academia, Business, and Government (ABG), yakni kolaborasi perguruan tinggi, dunia usaha atau industri, dan pemerintah. Sinergi ini dinilai strategis karena salah satu tantangan pengembangan inovasi nasional adalah menjembatani hasil penelitian agar tidak berhenti pada publikasi ilmiah atau prototipe laboratorium, tetapi berkembang menjadi produk bernilai ekonomi dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
Dalam skema itu, perguruan tinggi memiliki kapasitas keilmuan dan riset, industri mempunyai kemampuan produksi serta akses pasar, sementara pemerintah berperan membangun kebijakan, kepastian regulasi, dan ekosistem pendukung. BPOM menempatkan fungsi pengawasan dan pendampingan regulatori sebagai bagian penting dari pembangunan industri farmasi, bukan sekadar instrumen pengendalian.
Potensi ekonomi Rp360 triliun per tahun
Selain menjaga ketahanan kesehatan, pengembangan bahan baku obat berbasis sumber daya alam Indonesia dinilai menyimpan potensi ekonomi besar. Taruna menyampaikan bahwa potensi ekonomi obat bahan alam Indonesia diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp360 triliun per tahun.
Angka tersebut menggambarkan peluang yang dapat dikembangkan apabila kekayaan hayati nasional didukung riset yang kuat, teknologi pengolahan modern, investasi industri, serta sistem regulasi yang menjamin kualitas produk. Optimalisasi potensi obat bahan alam juga membuka ruang tumbuhnya industri bernilai tambah di dalam negeri, mulai dari pengembangan bahan baku, ekstraksi dan pemurnian senyawa aktif, standardisasi bahan, produksi sediaan obat, hingga penguatan rantai pasok industri farmasi nasional.
Dengan demikian, pengembangan obat berbasis kekayaan hayati tidak hanya berorientasi pada substitusi impor, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, memperkuat ekonomi berbasis inovasi, serta memperluas kontribusi Indonesia di pasar farmasi global. Namun, besarnya potensi itu harus diikuti keseriusan membangun kapasitas penelitian dan industri, karena kekayaan biodiversitas tidak otomatis menjadi keunggulan ekonomi tanpa penguasaan teknologi, pembuktian ilmiah, standardisasi, dan kemampuan produksi yang memenuhi standar internasional.
BBPOM Surabaya perkuat pendampingan regulasi
Sejalan dengan agenda kemandirian bahan baku obat dan hilirisasi hasil penelitian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya sebagai unit pelaksana teknis BPOM turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan KSTI 2026. Partisipasi itu diwujudkan melalui penguatan layanan informasi dan konsultasi regulatori bagi pelaku usaha.
Layanan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan konkret dalam membangun pemahaman industri terhadap ketentuan regulasi yang harus dipenuhi dalam pengembangan produk berbasis riset. Peran pendampingan regulatori dinilai penting agar inovasi dari perguruan tinggi, peneliti, maupun pelaku usaha dapat diarahkan sejak tahap awal sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari pemenuhan syarat keamanan, khasiat, dan mutu hingga kesiapan produk memasuki tahap produksi dan pemanfaatan oleh masyarakat.
Keterlibatan BBPOM Surabaya sekaligus memperlihatkan bahwa penguatan industri farmasi tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor penelitian atau dunia usaha. Diperlukan kehadiran institusi pemerintah yang mampu menghadirkan kepastian regulasi, pendampingan, serta pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap produk yang beredar.
Dari Made in Indonesia ke Innovates in Indonesia
Menutup paparannya, Taruna menyampaikan visi transformasi industri farmasi nasional melalui semangat Made in Indonesia menuju Innovates in Indonesia. Arah perubahan itu dinilai lebih mendasar: Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar produk farmasi global atau lokasi produksi teknologi yang dikembangkan negara lain, tetapi harus mampu menghasilkan pengetahuan, menciptakan inovasi, menguasai teknologi, serta memproduksi produk farmasi berdaya saing internasional.
“Dengan kolaborasi ABG, kita membangun masa depan Indonesia sebagai pusat inovasi dan produksi farmasi, yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di kancah global,” pungkasnya.
Gagasan tersebut menegaskan bahwa kemandirian bahan baku obat merupakan agenda lintas sektor yang membutuhkan konsistensi kebijakan, keberanian investasi, kemajuan riset, dan kolaborasi berkesinambungan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berkurangnya angka impor, melainkan meningkatnya kemampuan Indonesia menguasai teknologi, menghasilkan bahan baku berkualitas, mengembangkan obat berbasis penelitian, serta menjamin ketersediaan produk farmasi yang aman dan bermutu bagi masyarakat.
About the Author
