Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan Polri terus mengoptimalkan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri. Jaminan itu disampaikan usai Rapat Kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dukungan Komisi III DPR
Menurut Kapolri, pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI pada prinsipnya mendukung Polri, khususnya jajaran penyidik Bareskrim Polri, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Kapolri.
Ia menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini disebutnya menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan ilegal turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.
Fokus pada Keresahan Masyarakat
Kapolri menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.
Ia pun meminta masyarakat memberi waktu kepada penyidik agar dapat bekerja optimal sehingga seluruh rangkaian perkara terungkap tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Dalam rapat kerja tersebut, Polri memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Langkah itu disebut sebagai bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
About the Author
