Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menyerukan gerakan boikot terhadap keikutsertaan masyarakat dalam Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo (GMS) 2026. Seruan itu disampaikan di Surabaya, Jumat (13/11), sebagai bentuk protes atas alokasi anggaran kegiatan yang disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar setiap tahun dan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Menurut Heru, besaran anggaran tersebut tidak sebanding dengan transparansi komponen pembiayaan maupun manfaat langsung yang bisa diukur dari penyelenggaraan kegiatan. Ia menilai publik berhak mempertanyakan untuk apa uang rakyat sebesar itu dihabiskan dalam satu kegiatan gerak jalan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Hadiah Pembinaan Rp150 Juta, Selisih Rp2,15 Miliar
GMS selama ini dikenal sebagai kegiatan pelestarian budaya olahraga sekaligus napak tilas perjalanan kaki para pahlawan dari Mojokerto menuju Surabaya. MAKI Jatim menyatakan nilai historis kegiatan itu patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pengawasan publik atas penggunaan anggaran negara.
Heru mempersoalkan komposisi anggaran GMS yang disebut lebih dari Rp2,3 miliar, sementara total hadiah uang pembinaan bagi peserta hanya sekitar Rp150 juta. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp2,15 miliar yang menurutnya harus dijelaskan lewat dokumen perencanaan, rincian belanja, kontrak pengadaan, bukti pembayaran, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Ia meminta kejelasan alokasi untuk penyewaan tenda, kursi, panggung, perlengkapan, konsumsi, publikasi, transportasi, pengamanan, dan komponen pendukung lainnya. Menurut Heru, seluruh pembiayaan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil, harga yang wajar, serta prinsip efisiensi anggaran, dan setiap rupiah wajib punya dasar kebutuhan serta bukti penggunaan yang dapat diuji.
Peringatan Sejak 2023 dan Perbandingan dengan POPDA
Heru menyatakan MAKI Jatim telah memberi peringatan keras kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur sejak tahun anggaran 2023 terkait besarnya alokasi anggaran GMS. Menurutnya, angka tersebut tetap berada di kisaran lebih dari Rp2,3 miliar hingga tahun anggaran 2026.
Bagi MAKI Jatim, persoalannya bukan sekadar kritik terhadap kegiatan olahraga tahunan, melainkan bagaimana pemerintah daerah menetapkan prioritas belanja publik. Status kegiatan sebagai agenda rutin, kata Heru, bukan pembenaran otomatis atas besarnya pengeluaran APBD, sehingga publik perlu mendapat penjelasan terbuka soal evaluasi efisiensi dan capaian kegiatan.
Kritik itu semakin tajam ketika MAKI Jatim membandingkan anggaran GMS dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur tahun anggaran 2026. Berdasarkan data yang disampaikan Heru, anggaran POPDA Jatim di Dispora Jawa Timur hanya sebesar Rp772 juta.
Menurutnya, perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan soal arah kebijakan prioritas pembinaan olahraga, mengingat POPDA menjadi salah satu ruang kompetisi dan regenerasi atlet muda yang kelak diharapkan memperkuat Jawa Timur di tingkat nasional, termasuk PON. MAKI Jatim mengakui kedua kegiatan punya tujuan dan karakter pembiayaan berbeda, tetapi perbedaan nominal itu dinilai layak menjadi bahan evaluasi rasionalitas perencanaan kebijakan olahraga daerah.
Laporan ke Kejati Jatim Disiapkan
Atas dasar itu, Heru menyerukan agar masyarakat Jawa Timur tidak berpartisipasi dalam GMS 2026 sebagai tekanan moral supaya pengelolaan anggaran kegiatan dibuka secara transparan.
“Seruan ini kami sampaikan atas dasar keprihatinan terhadap alokasi anggaran GMS yang disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar setiap tahunnya,” kata Heru, seperti dilaporkan Media Indonesia Times.
Ia menegaskan tak bermaksud menyerang kegiatan olahraga maupun nilai sejarah perjuangan para pahlawan. “Kami tidak sedang menyerang kegiatan olahraga maupun nilai sejarah perjuangan para pahlawan. Yang kami persoalkan adalah tata kelola anggaran negara yang wajib bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Heru menyatakan dugaan potensi penyimpangan anggaran harus diuji secara objektif melalui pemeriksaan pihak berwenang agar kegiatan yang mengatasnamakan pelestarian budaya olahraga tidak tertutup dari pengawasan publik. Karena itu, bidang hukum MAKI Jatim disebutnya telah dipersiapkan untuk menyusun berkas pelaporan yang akan dibawa kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Dispora Jatim Diminta Buka Rincian Anggaran
MAKI Jatim menilai langkah pemeriksaan penting karena dugaan penyimpangan penggunaan APBD tidak boleh berhenti sebagai polemik di ruang publik. Menurut Heru, harus ada pemeriksaan berbasis dokumen, penelusuran aliran anggaran, dan pengujian kewajaran harga pengadaan, serta proses hukum bila ditemukan indikasi tindak pidana. Sebaliknya, jika seluruh penggunaan anggaran sesuai ketentuan, Dispora Jatim dinilai punya kesempatan membuktikannya secara terbuka.
Publik, lanjut Heru, membutuhkan jawaban konkret, bukan penjelasan normatif bahwa GMS merupakan kegiatan pelestarian budaya olahraga. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen pengadaan, kontrak penyedia, realisasi belanja, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan harus menjadi informasi yang dapat diuji sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Kepala Dispora Jatim juga diminta menjelaskan dasar penetapan anggaran lebih dari Rp2,3 miliar, indikator keberhasilan kegiatan, serta evaluasi efisiensi penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Heru menegaskan jabatan publik bukan ruang kekuasaan tanpa pengawasan dan APBD bukan milik pejabat, melainkan uang rakyat yang dititipkan untuk dikelola demi kepentingan masyarakat.
MAKI Jatim kini menempatkan persoalan anggaran GMS sebagai ujian keterbukaan pengelolaan APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk apakah aparat penegak hukum akan menindaklanjuti laporan yang disiapkan apabila bukti awal telah disampaikan.
About the Author
