Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, memberi peringatan keras kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur terkait pengisian jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Jatim. Ia menilai tiga nama kandidat yang diserahkan Tim Asesmen tidak menunjukkan rekam jejak di bidang pengadaan pemerintah dan meminta proses asesmen khusus untuk jabatan itu diulang.
Peringatan tersebut disampaikan Heru di Surabaya, Senin (16/11), di tengah tahapan pengisian enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim yang saat ini masih dijalankan Pelaksana Tugas (Plt). Tim Asesmen Pemprov Jatim telah menuntaskan tugasnya dengan menyerahkan tiga nama kandidat untuk masing-masing jabatan.
Enam Jabatan Strategis yang Diisi
Enam posisi yang masuk tahapan seleksi itu adalah Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, serta Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim.
Dari keenam jabatan tersebut, Heru memusatkan perhatian pada kursi Kepala Biro PBJ. Menurutnya, posisi itu bukan jabatan administratif biasa yang bisa diisi hanya atas dasar pertimbangan kepangkatan, senioritas, atau kepentingan rotasi birokrasi. Jabatan itu, kata dia, bersentuhan langsung dengan integritas pembangunan, tata kelola anggaran, transparansi belanja pemerintah, hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek di Jawa Timur.
Karena itu, ia menilai penentuan Kepala Biro PBJ harus bertumpu pada kompetensi substantif, penguasaan regulasi, pengalaman profesional, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sertifikasi dan Penguasaan Regulasi sebagai Syarat Mutlak
Heru menegaskan seorang Kepala Biro PBJ wajib memahami perkembangan regulasi pengadaan secara menyeluruh, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta berbagai perubahannya hingga regulasi terbaru, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Pemahaman itu, menurutnya, tidak cukup diperoleh dari membaca ketentuan normatif atau mengandalkan pendapat hukum pihak lain.
Seorang pimpinan biro pengadaan, lanjutnya, harus memiliki literasi pengadaan yang kuat serta memahami praktik pelaksanaan tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung, mini kompetisi, dan mekanisme pengadaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai Kepala Biro PBJ hanya memahami urusan birokrasi, tetapi tidak memahami substansi dunia pengadaan barang dan jasa,” tegas Heru.
Ia juga menyebut kepemilikan sertifikasi keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai persyaratan yang tidak dapat ditawar. Sertifikasi itu harus diterbitkan lembaga yang berwenang dan diakui sesuai ketentuan, termasuk sertifikasi kompetensi pengadaan dalam kerangka pengembangan profesi dan standar kompetensi LKPP. Bagi Heru, sertifikasi bukan sekadar lembaran dokumen administratif untuk memenuhi syarat seleksi, melainkan indikator bahwa calon pimpinan memiliki bekal pengetahuan dan kompetensi profesional.
Soroti Kandidat Berinisial S dari BPBD Jatim
Heru mempertanyakan kualitas tiga nama kandidat Kepala Biro PBJ yang diserahkan Tim Asesmen. Menurut penilaiannya, tidak satu pun dari ketiganya memiliki rekam jejak yang secara jelas menunjukkan pengalaman maupun keterlibatan profesional dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia secara khusus menyinggung salah satu kandidat berinisial “S” yang disebut berasal dari lingkungan BPBD Jawa Timur. Heru meragukan relevansi pengalaman kandidat tersebut dengan kebutuhan kompetensi teknis Kepala Biro PBJ, karena menurut pandangannya pengalaman di suatu organisasi perangkat daerah tidak otomatis mencerminkan penguasaan tata kelola pengadaan.
Heru juga mengkritik sejumlah praktik pengadaan di lingkungan BPBD Jatim yang menurut pengamatannya perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut, terutama kesesuaian mekanisme pengadaan dengan ketentuan Perpres PBJ. Ia menyoroti penggunaan pertimbangan atau narasi Legal Opinion yang disebut menjadi dasar sejumlah proses pengadaan. Namun, persoalan itu menurutnya harus diuji berdasarkan dokumen kontrak, proses pengadaan, ketentuan regulasi, dan hasil pemeriksaan yang berwenang.
“Jabatan Kepala PBJ membutuhkan orang yang memang memahami dunia PBJ, bukan sekadar pejabat yang memenuhi persyaratan administratif,” ungkapnya.
Minta Asesmen Diulang dan Uji Kompetensi Lewat Debat Terbuka
Atas kondisi tersebut, Heru mendesak Sekdaprov Jatim mengevaluasi menyeluruh proses seleksi calon Kepala Biro PBJ dan mengulang asesmen khusus untuk jabatan itu. Persyaratan yang ia usulkan mencakup sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa, rekam jejak pengalaman di bidang PBJ, pemahaman mendalam terhadap regulasi LKPP dan Perpres PBJ, serta integritas dan independensi dalam menjalankan kewenangan.
Menurutnya, pengisian jabatan itu tidak boleh dipaksakan hanya karena nama-nama kandidat telah diserahkan Tim Asesmen. Proses seleksi, kata dia, harus tetap mengedepankan prinsip the right man on the right place, profesionalitas birokrasi, meritokrasi, dan kepentingan publik.
“Kalau memang belum ada kandidat yang memenuhi kompetensi, mengapa harus dipaksakan? Lebih baik dilakukan evaluasi dan asesmen ulang daripada menempatkan seseorang pada jabatan strategis yang tidak sesuai dengan keahlian dan pengalaman profesionalnya,” tegas Heru.
Ia menyinggung pula Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2026 yang disorotinya dalam konteks pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dalam pengadaan. Menurut Heru, penerapan prinsip kearifan lokal tidak boleh dimaknai sebagai ruang untuk mengistimewakan kelompok, jaringan, atau penyedia tertentu. Seluruh proses pemilihan penyedia harus tetap berlandaskan ketentuan hukum, persaingan sehat, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan kesempatan.
Heru menempatkan potensi conflict of interest sebagai salah satu perhatian paling serius. Kepala Biro PBJ, ujarnya, harus berdiri di atas kepentingan negara dan masyarakat, bukan menjadi representasi kepentingan kelompok, jaringan birokrasi, atau pihak yang berkepentingan terhadap proyek pemerintah. Menurutnya, jabatan itu tidak boleh ditempati figur yang rentan terhadap tekanan, intervensi, atau konflik kepentingan.
“Yang dibutuhkan Jawa Timur adalah Kepala Biro PBJ yang independen, profesional, mengerti regulasi, dan berani mengatakan benar sebagai benar serta salah sebagai salah,” tandas Heru.
Sebagai bentuk pengawalan, Heru menyatakan siap menantang Kepala Biro PBJ terpilih dalam debat terbuka yang disaksikan masyarakat Jawa Timur. Debat itu, menurutnya, dapat menjadi ruang pengujian penguasaan regulasi, pemahaman teknis pengadaan, independensi kelembagaan, serta komitmen mencegah penyimpangan pengadaan.
“Kalau nantinya Sekdaprov Jatim tetap memilih salah satu dari tiga kandidat tersebut, saya siap mengajak Kepala Biro PBJ terpilih untuk debat terbuka di hadapan masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Keputusan Sekdaprov Jatim, lanjut Heru, akan menentukan arah tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemprov Jatim beberapa tahun ke depan. Ia menegaskan tidak boleh ada kompromi terhadap profesionalitas, pengabaian terhadap standar kompetensi, maupun ruang bagi konflik kepentingan yang berpotensi merusak independensi tata kelola pengadaan.
