Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, mengeluarkan peringatan keras soal dugaan keterlibatan pihak sponsorship dalam kegiatan tahunan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS). Ia menyatakan lembaganya siap membawa pihak-pihak yang terlibat ke jalur hukum bila ditemukan indikasi penyimpangan, gratifikasi, maupun konflik kepentingan yang merugikan keuangan negara.
Pernyataan itu disampaikan Heru di Surabaya, Senin (16/11). Menurut dia, MAKI Jatim tidak akan tinggal diam jika dana sponsor menjadi celah bagi praktik yang tidak transparan.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Kalau sponsorship itu ternyata menjadi pintu masuk bagi praktik yang tidak transparan, kami tidak akan diam. Kami siap seret siapa pun yang terlibat,” kata Heru.
Sorotan Anggaran Rp2,3 Miliar
Perhatian MAKI Jatim terhadap GMS bukan hal baru. Sejak tahun anggaran 2023, kata Heru, pihaknya sudah menyampaikan peringatan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur mengenai alokasi anggaran GMS yang setiap tahun mencapai lebih dari Rp2,3 miliar dan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Angka tersebut dinilai janggal karena total hadiah uang pembinaan dalam kegiatan itu hanya sekitar Rp150 juta. Menurut MAKI, selisih sekitar Rp2,15 miliar mesti dijelaskan secara rinci lewat dokumen perencanaan, rencana anggaran biaya, kontrak pengadaan, bukti pembayaran, hingga laporan pertanggungjawaban.
Kini sorotan meluas ke asal dan tujuan aliran dana sponsorship yang melekat pada GMS. Heru mempertanyakan apakah dukungan itu murni untuk pelestarian budaya atau justru menjadi jalur tidak resmi yang menutupi celah pembiayaan yang semestinya terbuka. Dalam tata kelola keuangan negara, menurut dia, setiap rupiah dari sponsor, bentuk dukungan barang dan jasa, serta timbal balik berupa promosi, logo, dan hak eksklusif wajib tercatat, dilaporkan, dan dapat diaudit.
Tiga Tuntutan MAKI Jatim
Heru menegaskan GMS merupakan kegiatan yang mulia karena menjadi napak tilas perjalanan para pahlawan yang berjalan kaki dari Mojokerto menuju Surabaya. Nilai historis itu, menurut dia, patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pengawasan publik.
MAKI Jatim lantas menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, transparansi total sponsorship, meliputi identitas sponsor, nilai, bentuk dukungan, dan timbal balik yang diberikan panitia. Kedua, pemisahan tegas antara pembiayaan APBD dan dana sponsor agar tidak ada komponen kegiatan yang dibiayai dua kali. Ketiga, audit dan penegakan hukum bila ditemukan indikasi gratifikasi, mark-up, cashback, atau aliran dana tak tercatat.
“Bismillah, saya Heru MAKI menyerukan, jangan sampai kegiatan yang mengatasnamakan pelestarian budaya olahraga justru menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan publik,” tegasnya.
Perbandingan dengan Anggaran POPDA
Kritik MAKI Jatim diperkuat perbandingan dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur tahun anggaran 2026. Berdasarkan data yang disampaikan Heru, anggaran POPDA Jatim di Dispora Jatim hanya Rp772 juta, atau sekitar sepertiga anggaran gerak jalan.
“Untuk narasi melestarikan budaya olahraga saja, Pemprov Jatim harus merogoh kocek sebesar Rp2,3 miliar. Sementara POPDA yang jelas-jelas mencetak atlet hanya Rp772 juta. Masuk akal kah?” ujar Heru.
Menurut MAKI, perbandingan itu membuat skala prioritas anggaran Dispora Jatim patut dipertanyakan. Persoalan ini dinilai menjadi ujian integritas bagi Dispora Jatim dan Pemprov Jawa Timur, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan tuntutan efisiensi. Publik, kata Heru, berhak mengetahui untuk apa uang sebesar itu dibelanjakan dalam satu kegiatan gerak jalan, sekaligus apakah keterlibatan sponsor benar-benar meringankan beban APBD atau justru menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab.
MAKI Jatim menyatakan telah menyiapkan bidang hukum untuk menyusun berkas pelaporan dugaan penyimpangan kegiatan GMS. Laporan itu akan disampaikan secepatnya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Heru juga memperingatkan bahwa bila peringatan ini diabaikan, langkah berikutnya bukan lagi sekadar peringatan, melainkan laporan hukum, aksi massa, dan tekanan publik yang lebih besar.
