Nama Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke disebut masuk dalam daftar ribuan nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Informasi itu diterimanya melalui pesan WhatsApp dari nomor berkode negara +44 (Inggris) pada Senin malam (16/11/2026), di tengah riuh isu penyadapan yang belakangan menjadi perbincangan publik nasional.
Pesan berisi tangkapan layar dari nomor +44
Pesan yang dikirim dalam bentuk tangkapan layar tersebut memuat keterangan mengenai dugaan penyadapan yang disebut menyasar sekitar 6.000 nomor kontak. Menurut informasi dalam pesan itu, sasaran mencakup sejumlah tokoh nasional, pejabat negara, politisi, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan media.
Dalam pesan tersebut, Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu sosok utama yang dikabarkan menjadi target penyadapan. Berbagai nama dari kalangan DPR, kementerian, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, ormas, dan media juga dikatakan masuk dalam daftar sasaran.
Wilson lantas menanyakan kepada pengirim pesan apakah dirinya termasuk dalam daftar yang dimaksud. Jawaban yang diterimanya justru mengejutkan. “Masuk Tum, karena pimpinan organisasi jurnalistik terkemuka di Indonesia dan internasional, sangat offensive terhadap pati, pamen, pama Polri sejak dahulu. Pasti sudah lama diintai oleh LSP and the genk,” demikian bunyi pesan balasan yang diterima Wilson, seperti dilaporkan Media Indonesia Times.
Dianggap hoaks, tetapi harus diusut bila benar
Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu tidak terlalu terkejut menanggapi informasi tersebut. Dengan nada santai, ia meragukan kebenaran pesan yang diterimanya. “Ah, hoaks itu. Mana mungkinlah mereka menyadap nomor kontak saya. Kalaupun iya, isi rekening saya juga hanya seratus ribu rupiah. Pembicaraan saya dengan kawan-kawan juga hanya seputar kegiatan receh-receh saja,” ujarnya berseloroh.
Meski begitu, Wilson menegaskan persoalan penyadapan tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, jika benar ada penyadapan terhadap ribuan nomor kontak masyarakat, apalagi dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, peristiwa itu merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak warga negara. “Kalau memang benar ada penyadapan terhadap 6.000 nomor, termasuk nomor kontak saya, dan dilakukan secara ilegal, maka kasus ini wajib diusut sampai tuntas. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum di depan pengadilan,” tegasnya.
Isu sensitif di negara demokrasi
Penyadapan selama ini menjadi isu sensitif di banyak negara demokratis. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menjaga keamanan nasional; di sisi lain, setiap warga negara memiliki hak atas privasi yang mesti dihormati.
Filsuf Inggris John Locke (1632-1794), salah satu pelopor pemikiran liberal modern, menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi hak-hak alamiah manusia, termasuk kebebasan dan keamanan pribadi. Menurut Locke, ketika kekuasaan melampaui batas yang diberikan hukum, legitimasi moralnya mulai dipertanyakan. Pemikiran itu dinilai relevan dengan perdebatan soal penyadapan, sebab kewenangan pengawasan tanpa mekanisme kontrol yang jelas dapat membuat ruang privat warga sewaktu-waktu diterobos kekuasaan.
Pandangan lebih tajam datang dari filsuf Prancis Michel Foucault (1926-1984). Melalui konsep Panopticon, Foucault menjelaskan bagaimana manusia mengubah perilakunya ketika merasa terus diawasi. Dalam situasi seperti itu, kebebasan tidak hilang karena hukuman, melainkan karena rasa takut. Masyarakat yang merasa percakapannya dapat disadap sewaktu-waktu cenderung berhati-hati berlebihan, membatasi kritik, dan mengurangi keberanian menyampaikan pendapat, sehingga demokrasi dapat mengalami kemunduran secara perlahan.
Filsuf Jerman Jürgen Habermas (1929-2026) juga mengingatkan pentingnya ruang publik yang bebas dari intimidasi dan pengawasan berlebihan. Menurut Habermas, demokrasi hanya dapat tumbuh apabila warga mampu berkomunikasi secara terbuka tanpa rasa takut terhadap tekanan kekuasaan.
Menunggu verifikasi pihak berwenang
Hingga kini, informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap ribuan nomor kontak tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Belum ada bukti publik yang secara definitif memastikan bahwa nama Wilson Lalengke maupun tokoh-tokoh lain benar-benar termasuk dalam daftar sasaran penyadapan sebagaimana disebutkan dalam pesan yang beredar.
Isu ini sendiri telah memunculkan pertanyaan besar mengenai perlindungan privasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan batas-batas penggunaan teknologi pengawasan di era digital. Bagi Wilson, persoalannya bukan sekadar apakah nomornya benar-benar disadap, melainkan memastikan bahwa hukum berdiri di atas segala kepentingan dan tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan memasuki ruang privat warga negara secara sewenang-wenang.
