Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menyoroti pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Jember yang menggunakan anggaran Rp84 miliar. Ketua MAKI Jatim Heru Satriyo meminta seluruh tahapan pengadaan dibuka secara transparan dan mengungkap dugaan keterlibatan seorang pengusaha PJU asal Sidoarjo berinisial “S” dalam proyek tersebut.
Menurut Heru, besaran anggaran itu menimbulkan tuntutan publik agar proses perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, mekanisme pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan dapat diketahui secara terbuka. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan yang diterima Media Indonesia Times dari Jember, Kamis (19/11).
Transparansi proyek Rp84 miliar
Heru menegaskan, dalam prinsip pengelolaan keuangan negara, nilai anggaran yang besar harus berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Anggaran Rp84 miliar, ujarnya, tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan administratif biasa karena di dalamnya melekat hak masyarakat atas infrastruktur penerangan jalan yang berkualitas, sesuai spesifikasi, tepat sasaran, serta bermanfaat bagi keselamatan dan aktivitas ekonomi warga.
Karena itu, MAKI Jatim menilai perlu ada penelusuran menyeluruh terhadap setiap mata rantai pengadaan. Ia mempertanyakan apakah perencanaan sudah didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, apakah spesifikasi teknis disusun objektif dan tidak mengarah pada produk atau penyedia tertentu, apakah pemilihan penyedia berlangsung kompetitif dan transparan, serta apakah harga kontrak mencerminkan kewajaran harga pasar. Semua pertanyaan itu, menurut dia, harus dijawab dengan dokumen dan data yang dapat diuji, bukan sekadar penjelasan normatif.
Sosok “S” dan dugaan relasi dengan oknum APH
Perhatian MAKI Jatim tidak berhenti pada tata kelola pengadaan. Berdasarkan informasi dan hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, Heru menyebut adanya dugaan bahwa pengusaha berinisial “S” tersebut memiliki kedekatan atau menggandeng oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk kepentingan tertentu terkait proyek PJU di Jember.
Menurut Heru, identitas, kapasitas, hubungan bisnis, serta dugaan peran sosok “S” perlu ditelusuri mendalam untuk mengetahui apakah ada keterlibatan dalam proses pengadaan, hubungan dengan penyedia, atau bentuk pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Hal serupa berlaku bagi dugaan keterlibatan oknum APH: identitas, jabatan, bentuk komunikasi, dan kemungkinan intervensi harus diperiksa berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, institusi penegak hukum tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan publik. Aparat penegak hukum, kata dia, harus berdiri independen, menjaga integritas, dan memastikan setiap rupiah uang negara terlindungi dari penyalahgunaan. MAKI Jatim juga mengingatkan agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa kekuatan modal dan kedekatan dengan oknum tertentu dapat memengaruhi proses pengadaan pemerintah.
Desakan audit investigatif
Atas sejumlah informasi dan dugaan tersebut, MAKI Jatim mendorong aparat pengawasan internal pemerintah serta aparat penegak hukum yang berwenang melakukan pemeriksaan secara profesional dan independen. Pemeriksaan dinilai perlu mencakup dokumen perencanaan, dokumen pemilihan penyedia, kontrak, rincian harga satuan, spesifikasi barang, bukti distribusi, volume pekerjaan, hingga pemeriksaan fisik hasil pemasangan PJU di lapangan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, Heru meminta penanganannya ditingkatkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. MAKI Jatim juga meminta tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa dalam proses pemeriksaan karena semua pihak memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Ia menyebut pengungkapan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.
Pada saat yang sama, MAKI Jatim menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. Penyelenggara proyek, penyedia barang dan jasa, pengusaha berinisial “S”, maupun pihak lain yang disebut dalam informasi tersebut harus diberi ruang menyampaikan klarifikasi, dan setiap langkah lanjutan harus didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi serta bukti yang sah. Namun, menurut Heru, asas itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan ketika terdapat informasi awal yang layak ditindaklanjuti.
MAKI Jatim menyatakan akan terus mengawal persoalan pengadaan PJU senilai Rp84 miliar ini dan mendorong langkah hukum apabila hasil penelusuran serta bukti yang diperoleh menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum.
