Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan 300 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gelombang pertama kepada warga Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026). Penyerahan itu menjadi bagian dari rangkaian program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) yang kembali dijalankan Ipuk.
Penyerahan sertifikat berlangsung di Balai Desa Gladag dan dilakukan bersama Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi. Pada kesempatan yang sama, Pemkab Banyuwangi dan BPN juga menandatangani nota kesepahaman (MoU).
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,” pesan Ipuk kepada warga.
Kepastian hukum dan pemanfaatan tanah
Menurut Ipuk, PTSL adalah bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh masyarakat memiliki sertifikat tanah sehingga memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dimilikinya. Ia berharap sertifikat itu tidak hanya memberi rasa aman, tetapi juga dapat menjadi modal warga untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Saya berharap aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,” ujarnya.
Ipuk juga mendorong warga memanfaatkan tanah secara produktif, terutama karena sebagian masyarakat Gladag bekerja sebagai petani dan pedagang. Tanah yang dimiliki, kata dia, bisa dikembangkan untuk kegiatan pertanian maupun usaha lainnya. Ia mengingatkan agar warga berhati-hati ketika menjadikan sertifikat sebagai agunan pinjaman.
“Saya minta gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai ketika dijadikan agunan pinjaman, justru memberatkan karena tidak sesuai kemampuan membayar,” tuturnya.
Ipuk menegaskan pemerintah akan terus mendorong percepatan sertifikasi tanah bagi masyarakat, karena masih banyak warga yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang ditempati maupun dikelola.
“Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah,” tegasnya.
Target PTSL 12.450 bidang tanah
Kepala BPN Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi menyatakan penyerahan sertifikat PTSL merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Ia menyebut target penerbitan sertifikat melalui PTSL di Banyuwangi pada 2026 mencapai 12.450 bidang tanah. Hingga pertengahan November, realisasi penyelesaiannya telah mencapai 99 persen.
“Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,” kata Adolf.
Salah seorang penerima sertifikat, Sanhuri (54), warga Dusun Lateng, Desa Gladag, mengaku lega akhirnya memiliki sertifikat resmi atas tanah yang selama ini ditempatinya. Tanah dan rumah tersebut merupakan warisan orang tuanya yang bertahun-tahun belum bersertifikat. Melalui PTSL, proses pengurusan sertifikatnya selesai dalam waktu sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.
“Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,” ungkapnya.
