PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia. Penandatanganan berlangsung di sela Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11), dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia–Norwegia. Kerja sama ini disebut sebagai salah satu perdagangan karbon terbesar di dunia.
Pendanaan karbon untuk proyek energi bersih
Perjanjian tersebut menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mekanisme pembiayaan karbon internasional. Pendanaan karbon dari kerja sama Indonesia–Norwegia akan dimobilisasi untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Indonesia akan menerapkan program Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi bagi proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik. Tahap awal program difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk proyek yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS). Pendanaan diarahkan ke proyek energi bersih yang menghadapi tantangan kelayakan finansial, antara lain proyek yang membutuhkan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyatakan kemitraan ini menargetkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂. “Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia,” ujarnya. Menurut Sigrun, Norwegia akan membantu pembangunan PLTS di Indonesia sehingga pasokan listrik menjadi lebih bersih, ketahanan energi menguat, dan emisi turun dalam skala besar.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menilai penandatanganan MOPA membuktikan kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang memberi manfaat nyata bagi Indonesia. Ia menjelaskan, melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), prioritas iklim Indonesia dihubungkan dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. “Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur. Pemerintah, lanjutnya, terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, termasuk sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi untuk mencegah penghitungan ganda.
Peta jalan transisi energi PLN
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menyebut kerja sama ini bagian penting dari upaya menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata. Mekanisme pembiayaan karbon internasional dinilainya membuka peluang mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari penurunan emisi. “Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata,” tuturnya.
Suroso menjelaskan, melalui RUPTL 2025–2034 PLN memiliki peta jalan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi 2,94 miliar dolar AS dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Ada pula potensi tambahan 300 juta dolar AS untuk proyek energi yang hampir memasuki financial close.
Menurut Suroso, pengembangan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. PLN menyatakan terus membuka peluang kemitraan untuk mempercepat realisasi proyek energi bersih di Indonesia.
Kerja sama Indonesia–Norwegia ini diharapkan memperkuat implementasi pasar karbon internasional sekaligus mendorong investasi pada proyek energi bersih. Bagi Indonesia, langkah tersebut tidak hanya mendukung pencapaian target iklim nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat lebih luas berupa ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan akses energi yang semakin bersih bagi masyarakat.
