Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama jajaran Polda dan Polres menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penanganan itu berlangsung dalam Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026, dengan 238 tersangka diamankan dan 510 korban tercatat.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago menyatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, terutama penguatan penegakan hukum terhadap TPPO yang dijalankan dengan pendekatan humanis kepada masyarakat.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
448 Korban Dewasa dan 62 Anak
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah merinci, dari 510 korban, 448 orang di antaranya adalah korban dewasa dan 62 orang anak-anak. Berdasarkan komposisinya, 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
Menurut Nurul, setiap langkah penindakan diambil secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan, dengan mengutamakan keselamatan petugas dan pelindungan terhadap saksi maupun korban.
Dari hasil penyidikan, para tersangka berperan beragam dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari. Polri menyatakan penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
Modus PMI Nonprosedural Mendominasi
Modus operandi yang paling banyak ditemukan selama KRYD adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Modus lainnya mencakup eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Selain penindakan, Polri mengintensifkan pencegahan melalui program Rise and Speak. Sepanjang periode itu tercatat 279 kegiatan edukasi dengan 47.550 peserta dari berbagai kelompok, terutama perempuan, anak, pencari kerja, dan warga di wilayah berpotensi rawan TPPO.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pengecekan ke masing-masing Polda masih dilakukan untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.
Mengenai modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyebut perkara yang ditangani sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korbannya berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Informasi soal keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.
84 Korban Dipulangkan
Pada aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait memulangkan 84 korban selama 13-19 November 2026. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.
Langkah tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.
Perkembangan Kasus Almisri dan Bupati Kupang
Nurul juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim terus berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah Red Notice diterbitkan. Pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih berlangsung.
Sementara perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi memberikan asistensi sejak awal. Nurul membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara itu.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.
Polri mengimbau masyarakat tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.
