Berikut adalah draf standar Pedoman Pemberitaan Media Siber yang disesuaikan dengan ketentuan Dewan Pers untuk diterapkan pada portal berita daring (media siber):

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus, oleh karena itu diperlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi kaidah jurnalistik, serta menghormati hak-hak masyarakat. Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

• Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan perusahaan pers sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Isi Buatan Pengguna (User-Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau diunggah oleh pengguna media siber, termasuk artikel, komentar, gambar, audio, dan video.

2. Verifikasi dan Keimbangan Berita

• Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
• Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan (cover both sides).
• Ketentuan pada butir (a) di atas dapat pengecualian apabila:
  1. Berita mengandung unsur mendesak (urgent) untuk kepentingan publik.
  2. Sumber berita adalah pihak yang jelas kredibilitasnya dan diidentifikasi secara transparan.
  3. Berita bersumber dari kejadian faktual yang disaksikan langsung oleh wartawan.

3. Isi Buatan Pengguna (User-Generated Content)

• Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
• Media siber wajib menyediakan sarana pengaduan bagi pembaca untuk melaporkan konten UGC yang melanggar hukum, norma kesusilaan, atau hak asasi manusia.
• Media siber berhak untuk menyunting atau menghapus isi buatan pengguna yang melanggar ketentuan.

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

• Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
• Ralat, koreksi, dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, atau yang diberi hak jawab.
• Setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib mencantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

5. Pencabutan Berita

• Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut, kecuali karena alasan pertimbangan khusus seperti:
  • Masalah privasi atau keselamatan jiwa individu yang bersangkutan.
  • Berita terbukti melanggar ketentuan hukum atau norma kesusilaan.
• Setiap pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik secara terbuka.

6. Iklan dan Konten Komersial

• Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita jurnalistik dan konten iklan/komersial (advertorial).
• Setiap berita/artikel yang bersifat sponsor atau berbayar wajib mencantumkan keterangan seperti “Advertorial”, “Adv”, “Sponsored”, atau “Iklan” secara jelas agar pembaca tidak terkecoh.

7. Hak Cipta

• Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam mengutip, menyadur, atau mereproduksi isi dari media lain.

8. Pencantuman Pedoman

• Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini secara terang dan jelas di situs web mereka (biasanya pada halaman Tentang Kami, Redaksi, atau Disclaimer).

9. Sengketa

• Penilaian akhir mengenai sengketa pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.