Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 sebagai terbaik pertama dalam tata kelola transformasi digital, khususnya implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penghargaan itu diberikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui Research Group Information System and Digital Transformation (ISDT) dalam Seminar Nasional bertajuk “Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan” di Auditorium MM FEB UGM, Kamis (5/11/2026).
Tujuh pilar dan 50 indikator
GM-DTGI mulai dirintis pada 2023 dan diluncurkan secara nasional pada 2024. Pengukuran tingkat kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital dilakukan terhadap 508 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Penilaian menggunakan tujuh pilar dan 50 indikator. Ketujuh pilar tersebut meliputi tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber dan ketahanan sistem.
Bukan sekadar menghadirkan teknologi
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi pengakuan atas komitmen dan kerja bersama seluruh elemen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan transformasi digital. Dimana bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola, dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik,” kata Ipuk pada Jumat (6/11/2026).
Ipuk menjelaskan, transformasi digital di Banyuwangi dibangun secara berkelanjutan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai layanan digital yang terhubung hingga tingkat desa.
“Transformasi digital harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu kami terus mendorong integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memastikan inovasi digital yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
Pilot project bansos hingga Smart Kampung
Ipuk juga berterima kasih atas apresiasi dan dukungan pemerintah pusat yang memberikan kepercayaan kepada Banyuwangi atas komitmen melaksanakan digitalisasi secara berkelanjutan. Salah satunya melalui penunjukan Banyuwangi sebagai pilot project digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan melalui aplikasi Portal Perlinsos.
Uji coba program tersebut telah berlangsung sejak September 2025. Saat ini, project itu akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah melihat keberhasilan yang dilakukan Banyuwangi.
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga dimana Banyuwangi menjadi model “laboratorium hidup” transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” kata Ipuk.
Sebelumnya, Banyuwangi telah memiliki sistem pelayanan publik digital terintegrasi “Smart Kampung” yang memfasilitasi pelayanan kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Daerah itu juga menerapkan Banyuwangi One ID (Banyuwangi One/Single Identity), sistem integrasi yang memungkinkan warga mengakses pelayanan publik hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
About the Author
