Aiptu Affan Hermansyah, anggota Bhabinkamtibmas Polsek Pabean Cantikan, mengajak insan pers tidak hanya menyorot kekurangan pelayanan publik, tetapi juga memberi ruang bagi perubahan positif yang nyata dirasakan masyarakat. Ajakan itu muncul dari pengalamannya berada di Stasiun Gubeng Surabaya, tempat ia bertemu seorang warga bernama Gus Amak pada 11 Oktober 2026.
Pertemuan keduanya berlangsung tanpa agenda resmi. Saat itu Affan dan Gus Amak sama-sama bersiap melakukan perjalanan menuju Malang. Dari obrolan santai di lingkungan stasiun, pembicaraan berkembang ke soal perubahan, kualitas pelayanan, dan pentingnya mengapresiasi institusi yang menunjukkan upaya perbaikan. Salah satu institusi yang dinilai layak mendapat perhatian itu adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Affan sendiri dikenal sebagai anggota Bhabinkamtibmas yang aktif menjalankan tugas pelayanan dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Di luar tugas kedinasan, ia juga beraktivitas di bidang pengobatan alternatif. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah dialog bersama jejaring media di Surabaya pada 8 November 2026.
Perubahan yang Dinilai Terasa di Stasiun Gubeng
Menurut Affan, pengalaman langsung di Stasiun Gubeng meninggalkan kesan tersendiri. Ia menyebut kondisi lingkungan stasiun berubah, mulai dari kebersihan, keasrian kawasan, hingga penataan fasilitas yang dinilainya semakin tertib dan membuat pengguna jasa kereta api lebih nyaman. Baginya, semua itu merupakan bagian dari wajah pelayanan publik yang semestinya diketahui masyarakat.
Ia menekankan bahwa stasiun bukan sekadar titik keberangkatan dan kedatangan penumpang. Stasiun disebutnya sebagai ruang pelayanan publik yang setiap hari mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dengan kebutuhan dan kepentingan berbeda. Karena itu, kebersihan lingkungan, keteraturan fasilitas, kenyamanan ruang tunggu, serta mutu pelayanan menjadi unsur penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik.
Ketika sebuah institusi menunjukkan perubahan yang bisa diamati dan dirasakan langsung, kata Affan, perubahan itu semestinya memperoleh pemberitaan yang proporsional. “Kalau memang kondisinya sudah baik dan itu nyata dirasakan masyarakat, kenapa tidak kita bantu suarakan? Media juga punya peran penting memberikan apresiasi demi mendorong keberlanjutan perbaikan di KAI,” ujarnya.
Kritik dan Apresiasi Dinilai Sama Penting
Dalam ekosistem demokrasi, pers berkedudukan strategis sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan, sekaligus penghubung antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Fungsi kontrol sosial disebut sebagai salah satu pilar jurnalistik. Namun menurut pandangan yang disampaikan Affan, menjalankan fungsi kontrol tidak berarti seluruh pemberitaan harus selalu berangkat dari persoalan, konflik, atau kekurangan.
Pemberitaan soal keberhasilan, inovasi, pembenahan, dan peningkatan mutu pelayanan dinilai juga bagian dari tanggung jawab media untuk menyajikan informasi yang berimbang. Media, dalam pandangan ini, perlu memiliki keberanian yang sama baik dalam memberitakan kekurangan maupun mengapresiasi kemajuan, tanpa menjadi corong kepentingan institusi tertentu.
Apresiasi, demikian ditekankan, tetap harus berangkat dari fakta, pengalaman nyata, dan pengamatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pemberitaan positif tidak kehilangan independensinya, sebagaimana kritik tidak boleh kehilangan objektivitas. Media yang berkualitas dinilai bukan hanya mampu mengungkap persoalan, tetapi juga mengenali perubahan dan menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Affan juga menyoroti bahwa pelayanan publik yang bermutu tidak lahir hanya dari kebijakan di atas kertas. Ia membutuhkan konsistensi, kedisiplinan, evaluasi, serta kesediaan mendengarkan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perkeretaapian, peningkatan kebersihan, kenyamanan, keteraturan, dan kualitas fasilitas berhubungan langsung dengan pengalaman pengguna jasa.
Ketika perubahan positif benar-benar hadir, apresiasi masyarakat dapat menjadi dorongan moral bagi keberlanjutan pembenahan. Sebaliknya, jika masih ada kekurangan, kritik yang objektif tetap diperlukan sebagai bahan evaluasi. Keduanya, menurut Affan, tidak perlu dipertentangkan karena dapat menjadi bagian dari ekosistem pengawasan publik yang konstruktif.
PT Kereta Api Indonesia sebagai penyelenggara layanan transportasi publik memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga standar pelayanan dan memastikan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas yang berkelanjutan.
About the Author
