Wakil Sekretaris Jenderal Garda Bangsa Hj Camellia Panduwinata Lubis SE M.Kom menyoroti persoalan perpajakan dan mahalnya harga kebutuhan pokok dalam sebuah diskusi politik dan ekonomi. Menurutnya, negara memang memerlukan penerimaan pajak, tetapi kebijakan yang diambil tidak boleh menambah beban ekonomi yang ditanggung masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Camellia melalui rilis resmi, Minggu (8/11/2026). Ia menilai pajak merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga keberlanjutan fiskal negara. Namun, kebijakan perpajakan juga harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi warga, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan kelas menengah.
Penerimaan negara dan ruang hidup masyarakat
“Kita tahu bahwa negara memang membutuhkan pajak, tetapi rakyat juga membutuhkan atau berharap ada keadilan. Jangan sampai upaya meningkatkan penerimaan negara justru mempersempit ruang hidup masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Camellia menegaskan, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto maupun kenaikan penerimaan negara. Pemerintah, menurut dia, juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, stabilitas harga, kesempatan kerja, dan daya beli yang terjaga.
Tiga hal yang perlu menjadi perhatian
Dalam pembahasannya, Camellia menyebut ada tiga hal yang seyogyanya menjadi perhatian pemerintah.
- Kebijakan pajak harus berkeadilan dan proporsional. Beban perpajakan perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, dan pemerintah harus memastikan kelompok berpenghasilan rendah tidak menanggung beban yang tidak sebanding dengan kapasitas ekonominya.
- Stabilitas harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas. Pengendalian inflasi pangan, kelancaran distribusi, penguatan produksi dalam negeri, serta pengawasan rantai pasok perlu berjalan beriringan, sebab kenaikan harga pangan langsung mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Penerimaan negara harus kembali menjadi manfaat nyata bagi rakyat. Pajak yang dihimpun mesti tercermin dalam kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.
Ia pun mendorong pemerintah memperkuat evaluasi kebijakan fiskal dengan indikator yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti inflasi pangan, upah riil, pengeluaran rumah tangga, dan kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar.
“Jadi, jangan hanya bertanya berapa besar penerimaan negara meningkat? Kita juga harus bertanya apakah pendapatan masyarakat ikut meningkat, apakah harga pangan terkendali, dan apakah kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera?” ujarnya.
Pertumbuhan dan keadilan sosial bukan dua kutub
Camellia menilai pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan satu kesatuan dalam arah pembangunan nasional. Sebagai bagian dari Garda Bangsa, ia mendorong setiap kebijakan ekonomi tetap berpijak pada kepentingan rakyat, mengedepankan transparansi, serta memiliki keberpihakan yang terukur kepada masyarakat kecil dan kelas menengah.
“Sebab, pembangunan yang kuat bukan hanya pembangunan yang mampu mengumpulkan penerimaan negara, melainkan pembangunan yang membuat rakyat mampu hidup lebih layak. Pajak harus menjadi instrumen gotong royong nasional, bukan sumber keresahan sosial,” ucapnya.
Adapun pesan utama diskusi tersebut adalah bahwa negara yang kuat membutuhkan penerimaan yang sehat, tetapi legitimasi kebijakan ekonomi tetap ditentukan oleh keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dari situ pula Camellia menyoroti keseimbangan antara penerimaan negara, harga kebutuhan pokok, dan daya beli masyarakat.
About the Author
