Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025. Namun, muncul dugaan rencana pengalihan pengelolaan anggaran kegiatan olahraga, termasuk anggaran PON dan Babak Kualifikasi (BK) Porprov, dari KONI Jatim ke DIPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur. Persoalan itu memunculkan pertanyaan apakah langkah tersebut sekadar penyesuaian mekanisme administrasi pemerintahan atau berpotensi menggeser kewenangan yang sudah resmi diberikan gubernur.
Isi Keputusan Gubernur
Dalam keputusan tersebut, diktum KESATU secara tegas menetapkan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jawa Timur X Tahun 2027. Diktum KEDUA memberikan sejumlah mandat operasional kepada KONI Jatim, mulai dari mempersiapkan penyelenggaraan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, menentukan persyaratan serta waktu pelaksanaan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Adapun diktum KETIGA mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan tugas itu dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Anggaran Tidak Otomatis Jadi Penyelenggara
Mekanisme penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, penyaluran pembiayaan, dan kewenangan teknis penyelenggaraan dinilai merupakan aspek yang berbeda. Dispora Jatim memang memiliki posisi dalam mekanisme penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi keberadaannya sebagai perangkat daerah yang mengelola urusan kepemudaan dan olahraga tidak serta-merta menghapus mandat penyelenggaraan yang telah diberikan gubernur kepada KONI Jatim.
Jika benar terdapat rencana perubahan pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora, pemerintah provinsi wajib menjelaskan dasar hukum, tujuan, mekanisme, serta batas kewenangan masing-masing institusi. Publik perlu mengetahui apakah yang terjadi hanya penyesuaian administrasi penganggaran, perubahan mekanisme hibah, atau perubahan substantif dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menggeser peran KONI Jatim. Apabila perubahan mekanisme pembiayaan berujung pada pengambilalihan fungsi penyelenggaraan, kesesuaiannya dengan keputusan gubernur yang masih menjadi landasan penugasan harus dipastikan.
MAKI: Ada Dugaan Perlawanan Birokratis
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, menilai rencana pengalihan anggaran itu perlu dicermati secara serius. Menurut dia, jika dikorelasikan dengan Keputusan Gubernur tertanggal 6 Oktober 2025, muncul dugaan adanya langkah yang dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan birokratis terhadap arah kebijakan gubernur apabila pengalihan tersebut sampai menggeser kewenangan penyelenggaraan yang telah diberikan kepada KONI Jatim.
Heru meminta rencana itu tidak hanya dilihat dari perspektif Kepala Dispora Jatim. Menurutnya, Kepala Bappeda Jatim dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur juga perlu dimintai penjelasan mengenai alasan, pertimbangan, serta dasar hukum yang digunakan. Kepada Media Indonesia Times, ia menegaskan bahwa jika benar ada perubahan pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov, semuanya harus dijelaskan secara terbuka: apa dasar hukumnya, siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, dan apakah perubahan itu tidak bertentangan dengan penugasan gubernur kepada KONI Jatim. Ia mengingatkan agar kebijakan gubernur yang sudah dituangkan dalam keputusan resmi tidak kehilangan substansi akibat interpretasi atau kebijakan teknis di tingkat organisasi perangkat daerah.
Skala Prioritas Anggaran Dispora Dipertanyakan
Heru juga mengkritik arah kebijakan dan skala prioritas penggunaan anggaran Dispora Jatim. Ia memberikan ilustrasi besarnya anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) yang disebut mencapai hampir Rp2,3 miliar. Sebaliknya, anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur yang berorientasi pembinaan dan pencetakan prestasi atlet pelajar disebut hanya sekitar sepertiga dari anggaran kegiatan GMS tersebut.
Menurut Heru, anggaran olahraga semestinya berorientasi jelas pada pembinaan atlet, peningkatan kualitas kompetisi, penguatan prestasi, serta keberlanjutan regenerasi atlet Jawa Timur. Kegiatan seremonial dan olahraga masyarakat tetap memiliki tempat dalam kebijakan pemerintah, tetapi proporsi pembiayaan harus disusun berdasarkan kebutuhan, manfaat, indikator keberhasilan, dan target pembangunan olahraga daerah. Catatan itu ia sampaikan sebagai peringatan agar Dispora Jatim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan anggaran olahraga.
Desakan Mencopot Kepala Dispora Jatim
Heru secara terbuka menyatakan bahwa salah satu opsi untuk mempertajam arah kebijakan dan meningkatkan prestasi olahraga Jawa Timur adalah mengevaluasi kepemimpinan Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan. Ia bahkan menuntut gubernur mempertimbangkan pencopotan Hadi Wawan dari jabatannya.
“Pastinya saya dan MAKI Jatim secara kelembagaan akan berusaha dan berupaya menghadap Ibunda Gubernur Jawa Timur dan mendesak Ibunda Gubernur Jawa Timur untuk mencopot Kadispora Jatim, Hadi Wawan,” kata Heru.
Ia menjelaskan, dorongan tersebut merupakan langkah evaluasi kepemimpinan yang dinilainya perlu segera dilakukan demi memperbaiki tata kelola, orientasi anggaran, dan arah pembinaan olahraga Jawa Timur. Percepatan evaluasi terhadap Hadi Wawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP Jawa Timur, disebutnya sebagai bagian dari tuntutan perubahan kebijakan pengelolaan olahraga daerah. Menurut Heru, Jawa Timur membutuhkan kepemimpinan Dispora yang memahami urgensi pembinaan atlet, mampu menyusun skala prioritas anggaran, serta bersinergi dengan KONI dalam membangun prestasi olahraga.
Aksi Demo dan Rencana Pelaporan
Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan itu, Heru memastikan MAKI Jatim tengah mempersiapkan aksi demonstrasi ke Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dispora Jatim dengan satu isu utama, yakni pencopotan Kepala Dispora Jatim.
“Saya akan gelar aksi demo besar ke Sekdaprov Jatim dan Kantor Dispora Jatim secepatnya. Insyaallah maksimal minggu depan,” ujarnya.
Heru menambahkan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan anggaran dan kebijakan pembangunan olahraga di Jawa Timur. Selain demonstrasi, MAKI Jatim memastikan akan mempercepat penyampaian berkas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan LPJ DIPA anggaran Dispora Jatim periode 2024-2026. Pelaporan itu akan ditempuh melalui mekanisme hukum dan disertai dokumen serta materi yang dinilai relevan untuk ditelaah aparat penegak hukum.
Gubernur Diminta Turun Tangan
Menurut Heru, publik berhak mengetahui apakah rencana pengalihan anggaran PON dan BK Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora telah melalui kajian hukum dan mekanisme perencanaan yang benar. Publik juga berhak mendapatkan kepastian bahwa keputusan gubernur mengenai penugasan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov X Tahun 2027 tidak mengalami perubahan substansi tanpa dasar hukum yang jelas. Ia menilai keputusan kepala daerah tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif yang kehilangan kekuatan pelaksanaan akibat kebijakan teknis di bawahnya.
Heru pun berharap Gubernur Khofifah segera mengambil langkah evaluasi terhadap kepemimpinan Dispora Jatim, termasuk mempertimbangkan pencopotan Hadi Wawan, apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
About the Author
