Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan tersangka berinisial CA beserta sejumlah barang bukti dari penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin (16/11/2026). CA merupakan Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya pada periode 2016–2024. Pelimpahan atau Tahap II itu menandai berakhirnya penyidikan dan dimulainya penuntutan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS yang nilai kerugiannya diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Pelimpahan dilaksanakan di Ruang Bidang Pidana Khusus Kejati Jawa Timur setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil. Dengan pelimpahan tersebut, CA harus menghadapi proses hukum atas dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah yang ia pimpin selama delapan tahun.
Delapan boks dokumen hingga aset tanah dan bangunan
Barang bukti yang diserahkan dalam Tahap II mencakup delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon genggam, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan. Seluruh dokumen keuangan, rekening, perangkat elektronik, dan aset itu akan menjadi bagian dari pengujian di persidangan.
Estimasi kerugian negara cq. Pemerintah Kota Surabaya disebut mencapai kurang lebih Rp10 miliar. Angka itu merupakan estimasi berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Kejaksaan, bukan nilai yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Dana operasional diduga jadi instrumen penyimpangan
Menurut keterangan penyidik dalam siaran pers Kejaksaan, CA diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Modus yang diungkap adalah dugaan perintah kepada saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan sekaligus membuat dokumen administrasi yang seolah-olah menunjukkan dana itu digunakan untuk kebutuhan operasional KBS.
Pengeluaran tersebut dicatat antara lain untuk pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan operasional lainnya. Namun, hasil penyidikan mengindikasikan dana yang dicairkan dengan dasar kebutuhan operasional itu justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
KBS sendiri bukan sekadar perusahaan daerah, melainkan fasilitas publik yang menjalankan fungsi konservasi satwa, pendidikan, rekreasi, dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan keuangannya berkonsekuensi langsung pada pemeliharaan satwa, ketersediaan pakan, kesehatan hewan, kelayakan kandang, keselamatan pengunjung, serta kualitas fasilitas pendukung.
Dua alternatif dakwaan dan penahanan 20 hari
Dalam perkara ini, CA disangkakan melalui dua alternatif konstruksi dakwaan. Dakwaan kesatu menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun dakwaan kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah Tahap II, Jaksa Penuntut Umum melanjutkan penahanan tersangka selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur untuk kepentingan proses penuntutan dan persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.
Pelimpahan Tahap II beserta kelanjutan penahanan tersebut tertuang dalam siaran pers Kejari Surabaya Nomor PR-25/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal 16 November 2026. Tahap berikutnya adalah persidangan terbuka, tempat keterangan para saksi, dokumen administrasi, bukti transaksi, hasil pemeriksaan keuangan, dan barang bukti elektronik diuji di hadapan majelis hakim.
