Penerbitan surat permohonan bantuan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur untuk penyelenggaraan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya menjadi sorotan. Persoalan muncul setelah beredar informasi bahwa APBD Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp2,3 miliar untuk kegiatan yang sama.
Informasi tersebut mengemuka di Surabaya, Selasa (17/11), dan memunculkan pertanyaan mengenai urgensi surat permohonan bantuan yang tetap diterbitkan ketika anggaran daerah disebut sudah tersedia. Menurut laporan Media Indonesia Times, persoalannya bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut perencanaan anggaran, transparansi pembiayaan, akuntabilitas penggunaan uang negara, serta keterkaitan antara anggaran pemerintah dan permintaan dukungan dari pihak lain.
Anggaran Besar dan Tanda Tanya Publik
Dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah, setiap kegiatan yang dibiayai APBD semestinya memiliki perencanaan yang jelas, komponen pembiayaan yang terukur, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. Karena itu, apabila suatu kegiatan telah memperoleh dukungan anggaran miliaran rupiah, seluruh kebutuhan pembiayaannya perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk bila panitia atau dinas penyelenggara masih membutuhkan bantuan pihak ketiga.
Media Indonesia Times menyoroti bahwa bantuan tambahan tidak otomatis keliru. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika permohonan bantuan diterbitkan tanpa penjelasan terbuka mengenai peruntukan anggaran APBD yang sudah tersedia. Publik dinilai berhak mengetahui apakah bantuan yang diminta merupakan dukungan tambahan di luar komponen belanja APBD, apakah ada kebutuhan pembiayaan yang belum terakomodasi, atau apakah terdapat selisih antara nilai anggaran dalam dokumen APBD dengan kebutuhan riil penyelenggaraan kegiatan.
Yang perlu dihindari, menurut laporan tersebut, adalah kesan bahwa anggaran pemerintah sudah disiapkan, tetapi pihak lain pada saat bersamaan masih diminta ikut menanggung pembiayaan kegiatan tanpa kejelasan struktur kebutuhan dan penggunaannya. Nilai lebih dari Rp2,3 miliar dinilai bukan nominal yang ringan, terlebih karena bersumber dari keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Enam Hal yang Perlu Dijelaskan Dispora Jatim
Media Indonesia Times menilai persoalan ini seharusnya dijawab dengan dokumen dan penjelasan resmi, bukan sekadar pernyataan normatif. Enam hal yang perlu dijelaskan Dispora Jawa Timur adalah:
- Berapa nilai pasti anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya dalam APBD Provinsi Jawa Timur?
- Apa saja rincian komponen belanja yang dibiayai melalui anggaran tersebut?
- Siapa pihak yang menjadi sasaran surat permohonan bantuan?
- Berapa nilai bantuan yang dimohonkan dan untuk kebutuhan apa?
- Apakah bantuan akan dicatat sebagai dukungan non-APBD, serta bagaimana mekanisme penerimaan dan pertanggungjawabannya?
- Apakah terdapat potensi pembiayaan ganda terhadap komponen kegiatan yang sama?
Kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan itu dinilai penting agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat. Kegiatan olahraga dan partisipasi masyarakat disebut sebagai aktivitas positif yang patut didukung, termasuk sebagai ruang kebersamaan, promosi olahraga masyarakat, dan penguatan tradisi kegiatan publik di Jawa Timur. Namun, tujuan positif tersebut tidak boleh menjadi alasan mengabaikan prinsip transparansi keuangan.
Klarifikasi Terbuka yang Ditunggu
Semakin besar anggaran yang dialokasikan, menurut Media Indonesia Times, semakin besar pula tuntutan keterbukaan yang harus dipenuhi penyelenggara. Pengelolaan APBD tidak cukup dinyatakan sesuai prosedur, tetapi juga harus dapat dijelaskan secara rasional, administratif, dan dapat diperiksa. Yang dipersoalkan bukan semata-mata boleh atau tidaknya sebuah dinas meminta bantuan, melainkan memastikan tidak ada ketidakjelasan peruntukan, pembiayaan yang tumpang tindih, maupun mekanisme penerimaan bantuan yang tidak transparan.
Klarifikasi terbuka diperlukan untuk menjawab mengapa surat permohonan bantuan diterbitkan ketika informasi mengenai alokasi APBD lebih dari Rp2,3 miliar telah beredar. Penjelasan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi Dispora Jawa Timur menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran kegiatan telah direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Jika terdapat kebutuhan tambahan yang sah dan tidak dibiayai APBD, menurut laporan tersebut, hal itu perlu disampaikan secara terperinci. Apabila surat tersebut hanya merupakan ajakan partisipasi atau dukungan nonfinansial, hal itu juga perlu dijelaskan gamblang agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Pertanyaan publik yang tersisa, demikian Media Indonesia Times, sederhana: jika anggaran miliaran rupiah sudah disiapkan, untuk apa lagi bantuan dimohonkan, dan ke mana seluruh pembiayaan akan dialokasikan.
