Pelarangan sejumlah wartawan meliput rapat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menuai pertanyaan. Kegiatan yang dihadiri sejumlah camat dan kepala badan itu berlangsung di dalam tenda BPBD OKI, Rabu (18/11/2026).
Larangan saat rapat berlangsung
Persoalan bermula ketika awak media hendak mengambil dokumentasi sekaligus meliput jalannya rapat. Pratama Suryadi, SP, yang terlihat duduk di meja rapat, menyampaikan larangan kepada wartawan.
“Stop, Pak. Jangan diliput, ini rapat tertutup kami,” kata Pratama, seperti terdengar awak media di lokasi.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan rapat sebagai kegiatan tertutup. Apalagi, kegiatan tersebut berlangsung di dalam tenda yang secara fisik merupakan area terbuka. Wartawan mempertanyakan siapa yang menetapkan status tertutup tersebut, apa dasar hukumnya, serta apakah agenda yang dibahas benar-benar termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pada prinsipnya, tidak semua kegiatan pemerintahan harus dibuka untuk umum. Informasi tertentu memang dapat dirahasiakan apabila menyangkut kepentingan yang secara tegas dilindungi undang-undang. Namun, pembatasan akses terhadap informasi maupun kegiatan kedinasan semestinya disertai alasan dan landasan hukum yang jelas.
Advokat soroti UU Pers
Dari perspektif hukum, tindakan pelarangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik perlu ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Advokat H. Alfan Sari, SH, MH, MM, disebut sebagai salah satu praktisi hukum yang relevan untuk dimintai pandangan terkait batas kewenangan pejabat publik dalam mengatur akses peliputan serta perlindungan terhadap kemerdekaan pers.
Pasal 4 ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Adapun Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambat atau terhalangnya pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan itu memuat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Pengecualian informasi harus punya dasar hukum
Persoalan ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik, sementara ayat (2) menegaskan bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
Pasal 17 mengatur sejumlah kategori informasi yang dapat dikecualikan dari keterbukaan. Artinya, penetapan suatu informasi sebagai rahasia tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak sepihak, melainkan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Bahkan, Pasal 19 mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menetapkan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
Meski demikian, perlu dibedakan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan hak wartawan untuk melakukan peliputan secara langsung di dalam suatu pertemuan. Tidak semua rapat pemerintahan otomatis terbuka untuk dihadiri atau didokumentasikan oleh media. Namun, apabila akses peliputan dibatasi, penyelenggara kegiatan semestinya dapat menjelaskan alasan serta dasar kebijakan yang digunakan, dan pembatasan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi kemerdekaan pers secara melawan hukum.
Perspektif transparansi dan kebebasan pers
Soal keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dikaitkan dengan pemikiran sejumlah filsuf dunia mengenai kebebasan berpendapat, transparansi, dan tanggung jawab kekuasaan. John Stuart Mill menekankan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan menguji suatu pandangan melalui perdebatan terbuka, sehingga kritik menjadi bagian penting untuk menguji kebenaran sekaligus memperbaiki kebijakan publik.
Jürgen Habermas mengembangkan konsep public sphere atau ruang publik, yakni ruang bagi masyarakat untuk bertukar pikiran, menyampaikan kritik, dan membangun pemahaman bersama. Dalam konteks pemerintahan, pers memiliki peran strategis sebagai penghubung antara penyelenggara negara dan masyarakat. Sementara itu, pemikiran Immanuel Kant mengenai penggunaan akal secara terbuka memberikan landasan bahwa kebijakan dan tindakan kekuasaan publik harus dapat dipertanggungjawabkan melalui penalaran yang rasional.
BPBD OKI diminta memberi penjelasan
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BPBD Kabupaten OKI mengenai agenda rapat, alasan pelarangan peliputan, maupun dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan kegiatan tersebut sebagai rapat tertutup. Sejumlah hal dinilai perlu diklarifikasi:
- Apa agenda dan tujuan rapat yang dihadiri sejumlah camat dan kepala badan tersebut?
- Siapa yang berwenang menetapkan rapat sebagai kegiatan tertutup?
- Apa dasar hukum yang digunakan untuk membatasi peliputan oleh wartawan?
- Apakah terdapat dokumen atau hasil pengujian konsekuensi yang menyatakan informasi dalam rapat tersebut dikecualikan?
- Apakah BPBD OKI memiliki kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP) mengenai akses media dalam kegiatan kedinasan?
Menurut Media Indonesia Times, keterbukaan bukan berarti seluruh informasi pemerintahan harus disampaikan tanpa batas, tetapi pembatasan akses juga mesti dilakukan secara proporsional, berdasarkan ketentuan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan ini dinilai bukan sekadar soal boleh atau tidaknya wartawan mengambil gambar dalam sebuah rapat, melainkan menyangkut komitmen lembaga pemerintahan dalam menghormati kemerdekaan pers dan menerapkan prinsip keterbukaan informasi.
Kepala Pelaksana BPBD OKI maupun pejabat yang berwenang diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
