Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., bertemu Anggota Komisi III DPR RI Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). Pertemuan itu membahas penguatan kelembagaan BRAN agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan. Pembahasan berlangsung di Jakarta, sejalan dengan kebutuhan akan kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi legislasi tersebut, BRAN mengusulkan struktur organisasi agar mandat reforma agraria dapat segera diterjemahkan menjadi pelayanan dan penyelesaian persoalan nyata di tengah masyarakat.
Kebutuhan rakyat tidak bisa menunggu
Menurut BRAN, konflik penguasaan tanah, ketidakpastian hak, ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, serta keterbatasan akses permodalan dan usaha masih memengaruhi kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat rentan. Persoalan itu dinilai membutuhkan lembaga yang tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga kewenangan operasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, dan jangkauan pelayanan hingga daerah.
“Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga. Karena itu, penguatan BRAN merupakan kebutuhan nyata agar negara mampu menghadirkan penyelesaian dan keadilan lebih cepat,” tegas Prof. Dedi Prasetyo.
Usulan kelembagaan permanen dan empat kedeputian
Berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, BRAN mengusulkan kelembagaan permanen berbentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Usulan tersebut mencakup empat kedeputian yang menangani perencanaan strategis, pencegahan dan penyelesaian konflik, penataan aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses dan pemberdayaan masyarakat.
BRAN juga mengusulkan penguatan delapan kantor regional dan sistem data agraria terintegrasi, agar persoalan masyarakat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditangani berdasarkan kondisi objektif di lapangan. Menurut Dedi, kelembagaan yang diperjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat, dengan jalur penyelesaian konflik yang jelas, hak masyarakat yang terlindungi, dan keputusan negara yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keadilan agraria harus berujung pada kesejahteraan
BRAN menegaskan reforma agraria tidak cukup berhenti pada redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat. Kepastian hak, menurut lembaga itu, harus dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi melalui akses modal, teknologi, pendampingan, penguatan koperasi, serta perluasan pasar. Dengan begitu, reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.
“Tanah yang telah memperoleh kepastian hukum harus menjadi sumber kesejahteraan. Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya luas tanah yang dibagikan, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menerima manfaatnya,” lanjutnya.
Sinergi legislasi untuk mempercepat kehadiran negara
Kepala BRAN mengapresiasi komunikasi konstruktif dengan unsur DPR RI dalam upaya memperkuat kelembagaan dan menyelaraskan regulasi pelaksanaan reforma agraria. Penguatan tersebut disebut sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, serta dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Keadilan agraria tidak boleh berhenti sebagai amanat undang-undang. Negara harus memiliki perangkat yang mampu mewujudkannya. Dengan kelembagaan BRAN yang kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin memastikan konflik diselesaikan, hak rakyat dipulihkan, dan tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan,” pungkas Prof. Dedi Prasetyo.
