Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan dukungan terhadap penguatan peran dan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy di Jakarta, Selasa (17/11).
Agenda pertemuan mencakup penguatan kelembagaan serta percepatan penyelesaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria itu dinilai perlu segera memiliki struktur kerja yang mapan agar dapat menjalankan mandat nasionalnya secara efektif.
Kepala BRAN menyampaikan apresiasi atas dukungan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang memandang reforma agraria sebagai bagian strategis pembangunan nasional. Menurut Dedi, hal itu terutama penting untuk menjawab meningkatnya kebutuhan tanah bagi pangan, energi, perumahan, infrastruktur, dan investasi.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN. Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Dedi.
Dorongan Percepatan SOTK
Dalam pertemuan tersebut, penguatan kelembagaan BRAN menjadi perhatian bersama, terutama untuk memastikan kesesuaian antara besarnya mandat undang-undang dan kapasitas organisasi yang dibutuhkan. Kepala BRAN menekankan pentingnya percepatan penyelesaian SOTK sebelum akhir 2026 sebagai landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan sumber daya manusia, dan kesiapan operasional pada 2027.
“Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur. Dukungan Bappenas menjadi penguatan strategis agar BRAN dapat segera bekerja secara optimal,” ungkap Dedi.
Ia menegaskan penguatan kelembagaan bukan dimaksudkan untuk memperbesar birokrasi. Tujuannya, memastikan fungsi perencanaan, penyelesaian konflik dan pemulihan hak, penataan aset, serta pemberian akses ekonomi dapat berjalan secara terpadu.
Kompleksitas Agraria dan Kebutuhan Data
Kepala BRAN menyatakan persoalan agraria semakin kompleks, mulai dari tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, hingga kebutuhan tanah bagi pembangunan. Kondisi itu, menurutnya, membutuhkan kelembagaan permanen dengan kewenangan yang jelas, struktur proporsional, serta kemampuan mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas sektor hingga tingkat daerah.
“BRAN hadir untuk memperkuat kemampuan negara dalam menyelesaikan persoalan agraria secara menyeluruh. Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif,” jelasnya.
BRAN tercatat telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga untuk membangun sinergi pelaksanaan reforma agraria. Sementara itu, penguatan sistem data agraria nasional memerlukan integrasi informasi dari sekitar 20-30 kementerian/lembaga terkait. Menurut Dedi, sistem data yang kuat menjadi prasyarat agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mendukung Asta Cita Presiden
Kepala BRAN menjelaskan reforma agraria berperan penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan dan energi, pembangunan perumahan, peningkatan investasi, serta pemerataan ekonomi wilayah. Ketersediaan tanah dan kepastian hukum disebutnya sebagai fondasi bagi keberhasilan program-program strategis tersebut, sehingga penyelesaian konflik agraria harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.
“Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat,” tegas Dedi.
Ia menambahkan, penyelenggaraan reforma agraria merupakan implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, BRAN akan memperkuat koordinasi dengan Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta kementerian/lembaga terkait. Koordinasi itu diarahkan untuk mempercepat penyelesaian regulasi kelembagaan dan menyelaraskan pelaksanaan reforma agraria nasional.
Kepala BRAN berharap dukungan Bappenas memperkuat integrasi kebijakan reforma agraria ke dalam perencanaan pembangunan nasional sekaligus mendukung kesiapan operasional BRAN pada 2027. “Kami meyakini bahwa melalui dukungan Bappenas dan sinergi seluruh kementerian/lembaga, BRAN dapat menjalankan amanat negara secara optimal. Reforma agraria harus menghadirkan keadilan, menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan menjadikan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
