Camellia Panduwinata Lubis resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang dalam pengurusan kewajiban perpajakan PT Mitra Trading Sinergi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Selasa (17/11/2026). Laporan itu disampaikan setelah ia menilai kepercayaan yang diberikannya kepada pihak yang menjanjikan bantuan penyelesaian pajak perusahaan justru berujung kerugian besar.
Dalam uraian laporan, Camellia menyebut pihak tersebut lebih dahulu menyatakan sanggup membantu menuntaskan persoalan pajak perusahaan, termasuk pengurusan penutupan kewajiban pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Mitra Trading Sinergi. Atas dasar kesanggupan itu, ia menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp220 juta melalui rekening Bank BCA atas nama Budi Arifin.
Namun, penyelesaian pajak yang dijanjikan tidak terwujud. Camellia menyatakan justru menghadapi persoalan yang semakin berat, mulai dari pemblokiran rekening pribadi hingga munculnya tagihan pajak sekitar Rp4 miliar. Peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kejadian pada 28 Januari 2019 di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.
Kuasa hukum minta polisi bergerak
Dalam pelaporan tersebut, Camellia didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Pius Situmorang, Roberto Manurung, serta Bernardus Tomo. Tim hukum berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan melalui proses yang profesional, objektif, dan transparan.
“Kami berharap pihak kepolisian segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap laporan ini. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepercayaan, penyerahan dana, dan dugaan kerugian dalam jumlah besar dibiarkan tanpa kepastian hukum. Kami meminta agar seluruh pihak terkait diperiksa, aliran dana ditelusuri, dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata tim kuasa hukum seperti dilaporkan Media Indonesia Times.
Tim hukum juga menilai penyidik perlu mendalami penggunaan dana Rp220 juta tersebut, realisasi janji penyelesaian kewajiban pajak, serta penyebab munculnya tagihan pajak sekitar Rp4 miliar.
Menuntut pertanggungjawaban
Camellia mengungkapkan kekecewaannya karena tidak pernah membayangkan kepercayaan yang diberikannya kepada pihak yang mengaku mampu menyelesaikan urusan pajak berujung pada masalah hukum dan kerugian sebesar itu. Ia menegaskan pelaporan ke kepolisian bukan semata-mata untuk memperjuangkan kerugian materiil, tetapi juga untuk memperoleh kejelasan ihwal pihak yang harus bertanggung jawab.
“Saya hanya ingin keadilan. Kalau memang ada pihak yang melakukan pelanggaran hukum, saya berharap harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai orang yang sudah percaya dan menyerahkan uang justru harus menanggung seluruh akibatnya sendiri,” ujarnya.
Ia berharap laporannya tidak berhenti pada penerimaan administrasi, tetapi ditindaklanjuti hingga ada kejelasan hukum. Menurut Camellia, janji menyelesaikan persoalan pajak semestinya disertai tanggung jawab dan setiap dugaan pelanggaran hukum perlu diperiksa secara serius.
“Saya sudah cukup dirugikan. Sekarang saya berharap hukum yang berbicara. Saya ingin ada keadilan dan kepastian hukum atas persoalan ini,” tuturnya.
Laporan tercatat diterima SPKT Polda Metro Jaya pada 17 November 2026. Perkara masih berada pada tahap pelaporan, dan dugaan tindak pidana mesti dibuktikan melalui proses hukum.
