Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut secara menyeluruh dan terbuka. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga terlibat secara teknis, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik perkara itu.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Jabatan
Habiburokhman menyatakan prinsip penegakan hukum mesti berlaku bagi siapa pun, tanpa membedakan jabatan, latar belakang, maupun kelompok. Karena itu, seluruh pihak yang diduga terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku bila bukti yang cukup ditemukan.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto akan mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Pernyataan itu muncul di tengah kabar mengenai penanganan dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan sejumlah oknum di lingkungan kepolisian.
Tiga Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Seperti diberitakan iNews, Bareskrim Polri dikabarkan telah menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan yang disebut berlangsung pada periode 2025–2026.
Modus yang diungkap dalam pemberitaan tersebut berkaitan dengan dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi. Nomor-nomor yang disebut menjadi sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan yang semestinya digunakan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum.
Publik kini menantikan proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel, termasuk kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penegasan penting dalam perkara ini adalah bahwa pengusutan harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum, bukan asumsi maupun tekanan opini publik.
About the Author
