Kepolisian Daerah Jawa Timur bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan menetapkan 29 tersangka dalam Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Hasil tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (20/11/2026).
Menurut Jules, pengungkapan itu merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas perdagangan orang dan melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Delapan perkara ditangani Ditres PPA/PPO
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari 21 kasus tersebut, Ditres PPA/PPO Polda Jatim menangani delapan perkara dengan 14 tersangka. Sementara itu, polres jajaran menangani 13 perkara dengan 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis.
Para tersangka disebut menggunakan sejumlah modus, antara lain menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi melalui media sosial. Mereka juga meminta sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.
Korban asal Lamongan dan tujuan Jepang
Salah satu kasus menonjol adalah dugaan perekrutan PMI nonprosedural tujuan Armenia yang melibatkan 15 korban asal Lamongan. Para korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan, dengan biaya keberangkatan mencapai Rp75 juta.
Kasus lainnya adalah dugaan perekrutan pekerja tujuan Jepang melalui media sosial dengan biaya Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang. Kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan PMI nonprosedural sebagai asisten rumah tangga tujuan Singapura dan kawasan Timur Tengah.
Polda Jatim, kata Ganis, juga tengah mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua warga negara Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan. Melalui koordinasi dengan Lanudal Juanda dan Imigrasi, keberangkatan kedua WNI itu berhasil dicegah di Bandara Juanda. Penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan perkara.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan konstruksi hukum masing-masing perkara.
Ganis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi serta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran. Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan secara nonprosedural dapat melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait.
