Dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Sungai Kapuas, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjadi sorotan masyarakat. Selain dikhawatirkan mengancam kelestarian ekosistem perairan, aktivitas itu disebut berdampak pada kehidupan nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan.
Sorotan menguat setelah beredar rekaman video berdurasi sekitar 39 detik yang diterima redaksi Media Indonesia Times. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah bangunan dan struktur terapung menyerupai ponton di tepian Sungai Kapuas. Dokumentasi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas PETI yang dikeluhkan warga setempat, meski jenis kegiatan, kepemilikan ponton, dan keterkaitannya dengan pertambangan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung pihak berwenang.
Keluhan warga
Seorang warga bernama Sam menyatakan kondisi Sungai Kapuas kini berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, air sungai dahulu relatif bersih dan hasil tangkapan ikan cukup melimpah, tetapi kini air disebut semakin keruh dan warga mulai kesulitan mendapatkan ikan.
“Dulu Sungai Kapuas sangat bersih. Hasil tangkapan ikan juga banyak. Sekarang air sungai sudah berubah menjadi kotor dan ikan semakin sulit dicari,” ujar Sam kepada awak media.
Keluhan itu menjadi perhatian karena Sungai Kapuas merupakan sumber kehidupan masyarakat, terutama nelayan dan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai.
Pencemaran belum terbukti
Aktivitas tambang emas tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola sesuai ketentuan. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan penggunaan merkuri atau air raksa dalam proses pengolahan emas, karena bahan kimia itu dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia apabila masuk ke badan air serta rantai makanan.
Meski demikian, dugaan penggunaan merkuri maupun pencemaran akibat aktivitas PETI di Sungai Kapuas wilayah Suhaid belum dapat dipastikan tanpa hasil pemeriksaan laboratorium. Karena itu, instansi lingkungan hidup diminta mengambil sampel air, sedimen, dan biota sungai agar kondisi kualitas perairan dapat diketahui secara objektif.
Kapolda diminta turun tangan
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap dugaan aktivitas PETI di Kecamatan Suhaid. Kapolda Kalimantan Barat didesak memberi perhatian serius dengan memerintahkan pengecekan langsung ke lokasi yang terekam dalam video.
Pemeriksaan diharapkan mencakup pengawasan jajaran Polsek Suhaid dan Polres Kapuas Hulu dalam menyikapi informasi maupun laporan masyarakat terkait dugaan tambang ilegal. Jika ditemukan pelanggaran hukum, penindakan diharapkan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegakan hukum juga perlu menelusuri pihak yang diduga menjadi pemodal, pemilik peralatan, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut apabila ditemukan bukti keterlibatan. Masyarakat berharap pengawasan tidak hanya dilakukan setelah persoalan menjadi viral atau mendapat sorotan media.
Selain menyangkut dugaan pelanggaran hukum, persoalan ini berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat. Apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, nelayan serta warga kecil yang menggantungkan hidup dari sungai berpotensi paling merasakan dampaknya. Karena itu, diperlukan langkah nyata dari kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi lingkungan hidup untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu klarifikasi dari Kepala Desa setempat, Camat Suhaid, Kapolsek Suhaid, Kapolres Kapuas Hulu, dan Kapolda Kalimantan Barat mengenai dugaan aktivitas PETI tersebut. Media Indonesia Times juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
About the Author
