Festival Kanjuruhan Adiluhung yang digelar 6-15 November 2026 di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Malang, menuai pertanyaan soal tata kelola pembiayaan. Di balik kemeriahan panggung, pameran produk UMKM, pertunjukan seni, dan pesta kembang api, muncul dugaan tumpang tindih pembiayaan antara anggaran daerah Rp550 juta dan sponsorship yang dihimpun pihak ketiga, yakni EO DMR Production asal Bedali, Lawang.
Anggaran Rp550 Juta dan Sponsor Pihak Ketiga
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan tersebut memperoleh alokasi Rp550 juta melalui DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 untuk kegiatan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah). Anggaran itu mencakup penyelenggaraan festival serta pameran produk UKM/UMKM dan ekonomi kreatif Kabupaten Malang.
Dalam pelaksanaannya, Dekranasda disebut menggandeng EO DMR Production sebagai pihak ketiga yang turut mengambil peran sekaligus menghimpun dukungan sponsor. Dukungan itu disebut mencakup sejumlah komponen utama acara, mulai dari panggung rigging berukuran 12 x 10 meter, sound system, lighting system, genset, tenda dan properti expo, gate, photobooth, sambungan listrik PLN, hingga mendatangkan bintang tamu dan menyelenggarakan pesta kembang api.
Dari situ muncul pertanyaan mendasar: jika sejumlah kebutuhan utama festival telah dibiayai sponsor, komponen apa saja yang sebenarnya dibiayai anggaran APBD Rp550 juta? Apakah anggaran pemerintah membiayai komponen yang berbeda dan tidak bersinggungan dengan sponsorship, atau ada komponen yang memperoleh pembiayaan dari dua sumber sekaligus?
Penjelasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Drs. Firmando Hasiholan Matondang, M.M., menyatakan pemerintah daerah memfasilitasi tempat kegiatan, sementara pengisi acara dan dekorasi sejumlah stan gratis bagi Dekranasda telah disediakan oleh pihak EO.
“Dengan melibatkan pihak ketiga, semoga Hari Jadi Kabupaten Malang tahun ini berjalan meriah,” ujarnya.
Keterangan itu dinilai belum menjawab persoalan. Publik, menurut pihak yang mempertanyakan, berhak mengetahui hubungan kerja sama antara EO DMR dan Dekranasda, mekanisme penunjukan atau pelibatannya, ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta bagaimana seluruh pembiayaan dikonsolidasikan dalam laporan pertanggungjawaban. Termasuk apakah ada dokumen kerja sama resmi, perjanjian sponsorship, rincian kontribusi pihak ketiga, dan matriks pembagian pembiayaan antara APBD dan sumber non-APBD.
UMKM Dihadapkan pada Biaya Stan Rp2 Juta
Persoalan lain menyangkut pelaku UKM/UMKM Kabupaten Malang yang semestinya menjadi penerima manfaat utama kegiatan. Redaksi bersama MAKI Jatim menerima informasi dan pengakuan sejumlah pelaku UKM/UMKM mengenai adanya pungutan biaya sewa stan Rp2 juta untuk dapat berpartisipasi dalam Festival Kanjuruhan Adiluhung, seperti dilaporkan Media Indonesia Times.
Informasi itu memerlukan klarifikasi mengenai pihak yang menetapkan tarif, mekanisme penarikan, dasar penetapan harga, peruntukan penerimaan, serta apakah biaya tersebut kebijakan resmi EO, bagian dari paket komersial, atau memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Dekranasda. Muncul pula pertanyaan sejauh mana anggaran pemerintah digunakan untuk memberi akses dan fasilitas kepada UMKM, apakah tersedia kuota stan gratis yang memadai, bagaimana kriteria penentuan peserta, dan apakah pelaku usaha kecil benar-benar memperoleh kesempatan setara untuk mempromosikan produknya.
MAKI Jatim Minta LPJ Dekranasda Dibuka
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, menilai ada sejumlah aspek yang perlu ditelusuri serius. Menurutnya, keberadaan alokasi Rp550 juta yang berjalan beriringan dengan dukungan sponsor melalui EO DMR harus dijelaskan lewat dokumen pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Heru menyoroti kemungkinan ketidakjelasan batas pembiayaan antara anggaran pemerintah dan dukungan pihak ketiga. Ia juga mempertanyakan posisi Dekranasda dalam keseluruhan konstruksi penyelenggaraan festival, terutama ketika pihak EO memiliki ruang untuk menghimpun sponsor dan menjalankan kegiatan berorientasi komersial. Menurutnya, perlu dipertanyakan apakah festival ini benar-benar program pemberdayaan UMKM yang dibiayai dan dikendalikan secara transparan oleh pemerintah daerah, atau lebih dominan menjadi kegiatan komersial penyelenggara dengan memanfaatkan fasilitas dan legitimasi pemerintah daerah.
“Yang harus dibuka adalah seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kami ingin mengetahui secara terperinci ke mana anggaran Rp550 juta tersebut dialokasikan, apa saja komponen yang dibiayai, berapa nilai masing-masing pekerjaan, serta bagaimana hubungannya dengan fasilitas yang diklaim telah disediakan melalui sponsorship pihak ketiga,” kata Heru.
MAKI Jatim bersama elemen masyarakat lain, termasuk Projo Malang, menyatakan akan mendorong penelusuran lebih lanjut atas dugaan persoalan pembiayaan tersebut. Tujuannya memperoleh kejelasan soal penggunaan anggaran APBD, kontribusi sponsor, mekanisme kerja sama dengan EO DMR, hingga dugaan pungutan biaya stan terhadap pelaku UMKM. Jika ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti dan dokumen memadai, MAKI Jatim menyatakan siap membawanya ke ranah pengaduan kepada aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan berwenang.
Sejumlah Pertanyaan yang Menunggu Jawaban
Ada sejumlah hal mendasar yang dinilai perlu dijawab terbuka oleh Dekranasda Kabupaten Malang, Disperindag, dan pihak terkait:
- Apakah alokasi Rp550 juta benar tercantum dalam DIPA Disperindag Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026, dan apa rincian kegiatan serta komponen belanjanya?
- Bagaimana mekanisme pelibatan EO DMR Production dalam Festival Kanjuruhan Adiluhung, dan apakah terdapat kontrak atau perjanjian kerja sama resmi?
- Berapa nilai keseluruhan dukungan sponsor yang dihimpun EO DMR dan siapa saja pemberi dukungannya?
- Bagaimana pemisahan pembiayaan antara anggaran APBD dan kontribusi sponsor?
- Apakah seluruh komponen panggung, tata suara, pencahayaan, tenda, properti expo, bintang tamu, hingga pesta kembang api dibiayai pihak ketiga, APBD, atau kombinasi keduanya?
- Apakah benar terdapat pungutan biaya stan Rp2 juta terhadap pelaku UMKM, siapa penerima pembayaran, dan bagaimana pertanggungjawabannya?
- Apakah Dekranasda telah menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan yang memuat seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran secara transparan?
Dugaan tumpang tindih anggaran tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai kerugian negara atau tindak pidana. Pembuktiannya harus melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi aliran dana, kesesuaian realisasi pekerjaan, serta penilaian terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Menurut pihak yang mempertanyakan, jika seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, keterbukaan dokumen justru menjadi kesempatan bagi Dekranasda dan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjawab keraguan publik. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan, pekerjaan yang direalisasikan, dan sumber pembiayaan yang digunakan, persoalan itu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan.
About the Author
