JAKARTA – Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi perhatian publik di tengah sejumlah persoalan penegakan hukum. Sorotan mencakup upaya pemberantasan jaringan narkotika, pembenahan di tubuh Polri, serta penanganan perkara yang melibatkan pejabat tinggi, seperti diberitakan Media Indonesia Times.
Narkoba dan polemik di Sukoharjo
Pemberantasan narkoba disebut sebagai salah satu agenda yang menuntut tindakan nyata dan berkelanjutan. Jaringan narkotika yang bergerak lintas wilayah, menurut pemberitaan itu, memerlukan langkah tegas mulai dari pengejaran bandar, pemutusan jalur distribusi, hingga pengungkapan jaringan yang merusak masa depan generasi muda.
Ketegasan terhadap internal institusi turut disorot setelah adanya persoalan penggeledahan sebuah pesantren di Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Polri memutasi Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena pada 2 November 2026. Sejumlah anggota lain dinonaktifkan dan diperiksa Propam terkait persoalan tersebut.
Media Indonesia Times menilai langkah itu mendapat perhatian masyarakat karena berkaitan dengan profesionalitas, prosedur penegakan hukum, dan upaya menjaga kepercayaan publik.
Listyo Sigit dan dua perwira tinggi jadi tersangka
Sorotan nasional juga muncul dalam penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri mengumumkan pada 3 November 2026 bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri lain ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya, menurut laporan tersebut, ditahan di Rutan Mabes Polri.
Perkara itu menjadi perhatian luas karena nama dan jabatan pihak yang tersangkut dalam proses hukum. Namun, semua pihak tetap berhak mendapatkan asas praduga tak bersalah sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Ujian bagi pembenahan Polri
Menurut Media Indonesia Times, sederet peristiwa itu merupakan ujian penting bagi kepemimpinan Suyudi Ario Seto. Publik berharap penegakan hukum berjalan transparan, profesional, objektif, dan tidak memilih-milih kasus.
Pembenahan institusi dinilai tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat atau tindakan administratif. Diperlukan konsistensi dalam menegakkan aturan, penguatan pengawasan, serta menjamin setiap personel Polri mempertanggungjawabkan perbuatan dan kewenangannya.
Menurut artikel itu, publik akan semakin percaya kepada Polri bila penegakan hukum tidak memandang pangkat, jabatan, ataupun kedudukan. Media Indonesia Times menegaskan prinsip negara hukum mesti berlaku untuk semua orang. Penyalahgunaan kewenangan dan perlakuan istimewa tidak boleh terjadi, sementara setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani dengan merujuk pada bukti serta aturan hukum. Tidak seorang pun kebal terhadap hukum.
About the Author
