Polri bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat kerja sama dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap anak, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika. Penguatan kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Ketua KPAI beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta.
Kedua pihak menekankan pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan perlindungan anak, baik ketika anak berposisi sebagai korban maupun dalam upaya pencegahan kejahatan.
Kapolri: perlindungan anak jadi perhatian bersama
Menurut Suyudi, perlindungan anak merupakan perhatian bersama yang harus dijalankan melalui langkah pencegahan, edukasi, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Ia menyatakan penanganan TPPO, khususnya yang menyasar anak, menjadi salah satu fokus Polri.
“Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (06/11/2026).
Ia menjelaskan, Polri dan KPAI selama ini melakukan pemetaan terhadap pelaku kejahatan, antara lain melalui pemantauan di wilayah dan patroli siber. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi kejahatan terhadap anak di ruang digital, termasuk eksploitasi seksual dan kekerasan.
Suyudi menyebut penyalahgunaan narkotika turut menjadi ancaman yang perlu diantisipasi karena anak-anak berpotensi menjadi korban penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ia menegaskan Polri tidak ingin generasi penerus bangsa menjadi korban atau objek pelaku kejahatan yang menargetkan anak.
Untuk memperkuat koordinasi, Kapolri menyampaikan bahwa Polri bersama KPAI serta kementerian dan dinas terkait juga membahas kemungkinan pengembangan aplikasi yang dapat menyelaraskan kerja sama antarlembaga. Sistem itu diharapkan mendukung penanganan kasus perlindungan anak secara lebih efektif.
KPAI soroti perspektif perlindungan anak
Wakil Ketua KPAI Dr. Jasra Putra menyatakan kondisi perlindungan anak di Indonesia membutuhkan dukungan penegakan hukum yang memiliki perspektif perlindungan anak. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi anak korban narkotika, TPPO, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik dan psikis.
“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang menyambut masukan-masukan kami mengenai bagaimana mengarusutamakan perlindungan anak dalam penegakan hukum. Beliau juga menyampaikan komitmen terhadap upaya pemberatan hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk pelaku pedofilia,” ujar Jasra.
KPAI berharap perlindungan anak menjadi salah satu perhatian dalam kebijakan dan pelaksanaan tugas Polri, sehingga upaya pencegahan maupun penanganan kejahatan terhadap anak dapat berjalan lebih optimal.
