Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri memperkuat sistem pemberian bantuan penyidikan melalui transformasi digital. Langkah itu ditempuh untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), demikian disampaikan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dalam keterangannya di Jakarta.
Upaya tersebut diwujudkan lewat proyek perubahan bertajuk “Transformasi Peran Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Melalui Penguatan Sistem Pemberian Bantuan Penyidikan Guna Mendukung Implementasi KUHAP 2025”. Program ini diinisiasi oleh Kasubbagbinsis Bagbanops Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, AKBP Bagas Windigo, sebagai bagian dari persyaratan kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI/Rajawali Tahun 2026 di Pusdikmin Lemdiklat Polri.
Luasnya cakupan tugas dan keterbatasan personel
Menurut Biro Korwas PPNS, transformasi ini dilatarbelakangi luasnya cakupan tugas biro tersebut dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan membina sekitar 18.278 personel PPNS yang tersebar di 42 kementerian, lembaga, dan badan di seluruh Indonesia. Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) juga menunjukkan keterbatasan jumlah personel di Bagian Operasional (Bagbanops), yang harus menangani puluhan ribu output pekerjaan setiap tahun.
Kondisi itu dinilai mendorong perlunya pembenahan tata kelola bantuan penyidikan, dari pola kerja konvensional dan parsial menuju sistem yang terintegrasi, transparan, berbasis data, serta akuntabel.
Capaian pada tahap 60 hari
Pada pelaksanaan tahap jangka pendek selama 60 hari, proyek perubahan ini menghasilkan sejumlah capaian. Pertama, penyusunan draf Peraturan Kabareskrim (Perkabareskrim) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara pemberian bantuan penyidikan yang diselaraskan dengan ketentuan KUHAP 2025.
Kedua, pengembangan layanan digital berupa fitur bantuan penyidikan terintegrasi pada aplikasi e-PPNS Presisi. Fitur tersebut dirancang mempermudah verifikasi, pelacakan dokumen, serta otorisasi tindakan hukum, khususnya terkait upaya paksa, secara real-time.
Ketiga, sosialisasi dan diseminasi daring kepada 42 kementerian, lembaga, dan badan yang menyelenggarakan fungsi PPNS. Keempat, penyediaan buku manual penggunaan sistem serta 26 judul video tutorial sebagai panduan bagi pengguna di berbagai instansi.
Biro Korwas PPNS menyebut keberhasilan proyek ini turut didukung komitmen pimpinan Polri, yaitu Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu sebagai sponsor dan Kabagbanops Kombes Pol. Suryo Aji sebagai mentor. Selain dukungan internal Bareskrim Polri, pengembangan program melibatkan pemangku kepentingan eksternal, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kalangan akademisi.
Melalui transformasi digital itu, Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri menyatakan komitmennya meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum. Biro tersebut juga menyatakan penguatan sistem bantuan penyidikan ini diharapkan mewujudkan tata kelola penyidikan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat sejalan dengan implementasi KUHAP 2025.
About the Author
