Rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah untuk persiapan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim mendapat penolakan keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Organisasi antikorupsi itu tidak hanya menyampaikan keberatan, tetapi mulai menyiapkan aksi demonstrasi akbar di kantor Dispora Jatim. Sikap tersebut disampaikan di Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Ketua MAKI Jatim Heru MAKI menyatakan persoalan ini tidak boleh dipersempit menjadi perdebatan soal siapa yang berhak mengelola anggaran. Menurutnya, ada persoalan lebih mendasar, yaitu kesinambungan sistem pembinaan olahraga prestasi, kepastian kewenangan kelembagaan, transparansi penggunaan uang rakyat, dan masa depan atlet Jawa Timur.
Kekhawatiran Kehilangan Generasi Atlet
Heru menjelaskan, pengelolaan persiapan BK PON dan Porprov bukan urusan administratif semata, seperti pengiriman kontingen, transportasi, akomodasi, atau kebutuhan operasional pertandingan. Di balik setiap keikutsertaan atlet, menurutnya, ada rangkaian panjang proses pembinaan mulai dari identifikasi potensi, seleksi, pemetaan kekuatan, evaluasi performa, pengembangan kemampuan, hingga penentuan atlet yang diproyeksikan memperkuat kontingen Jawa Timur.
Setiap cabang olahraga, kata dia, memiliki sistem kualifikasi, ketentuan peringkat, kuota peserta, standar peralatan, dan parameter penilaian prestasi yang berbeda. Sebagian cabang menentukan kelolosan atlet melalui sistem pemeringkatan, sebagian lain memakai kuota dengan persyaratan tertentu. Persoalan pengadaan peralatan juga memiliki dimensi teknis tersendiri karena atlet perlu beradaptasi dengan peralatan sesuai standar pertandingan, dengan sebagian perlengkapan bersifat habis pakai dan sebagian dapat dipakai hingga pelaksanaan PON. Mekanisme promosi dan degradasi atlet pun mesti dievaluasi berdasarkan perkembangan performa, hasil pertandingan, konsistensi latihan, serta proyeksi kekuatan cabang.
Dalam konteks itulah, menurut Heru, KONI memiliki hubungan koordinatif dan teknis dengan cabang olahraga, pelatih, serta atlet yang tidak bisa digantikan pendekatan birokrasi administratif. “Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi hilangnya satu atau bahkan dua generasi atlet Jawa Timur. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya bertujuan memperkuat prestasi olahraga justru mengganggu sistem pembinaan yang selama ini sudah berjalan,” tegasnya.
Desakan agar Sekdaprov Buka Dasar Hukum
MAKI Jatim menyoroti posisi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai titik penting dalam koordinasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Heru mendesak Pemprov Jatim memberikan penjelasan resmi mengenai konstruksi hukum yang mendasari rencana perubahan pengelolaan anggaran hibah tersebut.
Ia mempertanyakan apakah ada dasar hukum yang secara tegas memberi kewenangan kepada Dispora Jatim mengambil alih pengelolaan anggaran yang selama ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi KONI, bagaimana pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan organisasi olahraga, serta siapa yang bertanggung jawab atas keputusan teknis pembinaan, penggunaan anggaran, pengadaan kebutuhan atlet, hingga evaluasi hasil kegiatan. Menurutnya, pengelolaan hibah pemerintah daerah membawa konsekuensi hukum, administratif, dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sederhana sehingga setiap perubahan skema penerima maupun pengelola anggaran harus memiliki dasar regulasi, perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme pengawasan yang jelas.
“Hei Sekdaprov Jatim, apa Bapak berpikir bahwa jajaran Dispora Jatim merupakan lembaga yang seluruh aktivitas pengelolaan anggarannya tidak perlu diawasi?” ujar Heru, seraya menegaskan setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan.
Investigasi Anggaran Dispora 2022–2026
Heru juga mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim tengah mengompilasi sejumlah informasi dan dokumen terkait dugaan persoalan pengelolaan anggaran di lingkungan Dispora Jatim pada rentang tahun anggaran 2022–2026. Materi itu akan dikembangkan menjadi rangkaian kajian dan pelaporan secara bertahap, episode demi episode.
Kajian tersebut, menurut Heru, akan menelaah administrasi anggaran, kesesuaian pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan, realisasi belanja, hingga kemungkinan adanya indikasi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Apabila ditemukan bukti awal yang cukup, MAKI Jatim memastikan meneruskan hasil kajian beserta dokumen pendukung kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ia menegaskan dugaan tersebut masih perlu diuji dan diverifikasi melalui proses hukum, dan tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Catat, MAKI Jatim sedang menyiapkan orkestrasi pengawasan dan investigasi terhadap sejumlah dugaan persoalan anggaran di lingkungan Dispora Jatim, khususnya dalam rentang 2022 sampai 2026,” ujarnya.
Bukan Membela KONI
Heru menegaskan, rencana demonstrasi ke kantor Dispora Jatim bukan gerakan membela kepentingan organisasi KONI Jatim maupun mempertahankan kewenangan kelembagaan. Menurutnya, substansi perjuangan MAKI Jatim adalah memastikan kebijakan pemerintah tidak mengorbankan kepentingan atlet, pelatih, cabang olahraga, dan kesinambungan pembinaan prestasi.
“Perlu saya tegaskan, MAKI Jatim tidak sedang masuk ke dalam persoalan ini untuk membela KONI Jatim. Kami memperjuangkan masa depan atlet Jawa Timur,” ungkapnya.
Ia menilai KONI Jatim, Dispora Jatim, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga semestinya berada dalam satu kepentingan, yakni memastikan atlet Jawa Timur memperoleh dukungan pembinaan, fasilitas, pendanaan, serta pendampingan teknis secara optimal. Jika perubahan pola pengelolaan anggaran memang dibutuhkan, perubahan itu harus disertai kajian kelembagaan, analisis kebutuhan, kejelasan tanggung jawab, dan jaminan tidak ada tahapan pembinaan yang terabaikan. MAKI Jatim meminta Pemprov Jatim melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan.
Sekdaprov dan Bappeda Belum Merespons
Di tengah polemik tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Iwan, belum memberikan respons atas pertanyaan wartawan melalui pesan WhatsApp mengenai pihak yang nantinya akan menerima dan mengelola anggaran hibah BK PON serta Porprov Jatim 2027, seperti disampaikan dalam bahan konfirmasi yang diterima redaksi Media Indonesia Times.
Belum adanya tanggapan itu membuat sejumlah aspek penting terkait rencana perubahan pengelolaan anggaran masih membutuhkan klarifikasi resmi dari Pemprov Jatim. Redaksi membuka ruang bagi Sekdaprov Jatim, Bappeda Jatim, Dispora Jatim, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan dasar hukum, skema penganggaran, serta pertimbangan kebijakan yang menjadi landasan rencana tersebut.
MAKI Jatim menyatakan akan mengawal persoalan ini melalui pengawasan publik, konsolidasi aksi, dan mekanisme pelaporan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Menurut Heru, ada dua pertanyaan besar yang mesti dijawab Pemprov Jatim: apa dasar hukum dan pertimbangan objektif rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027, serta bagaimana pemerintah provinsi menjamin perubahan itu tidak mengganggu pembinaan, seleksi, persiapan, dan masa depan atlet Jawa Timur.
About the Author
