Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara itu, penyidik menetapkan seorang warga negara asing berinisial FD (57) sebagai tersangka. FD merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor.
Kasus tersebut diumumkan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, penyidik menilai FD melakukan eksploitasi terhadap 19 orang, termasuk satu anak.
Jules menyatakan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen Polda Jawa Timur memberantas perdagangan orang dan melindungi masyarakat, terutama perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi. “Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujarnya.
Ia menegaskan penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. Menurut Jules, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologis, dapat terpenuhi.
Eksploitasi berlangsung Mei hingga Oktober 2026
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, praktik eksploitasi terhadap para pekerja berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.
Dari keterangan para korban dan alat bukti yang dihimpun penyidik, meskipun restoran tersebut belum beroperasi, para korban dipaksa mengerjakan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima. Para pekerja menerima upah berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Selain itu, korban diancam dikenai denda Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan. “Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Ganis.
Penyidikan kekerasan seksual dan barang bukti
Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.
Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Ancaman 15 tahun penjara dan pendampingan korban
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan. Untuk tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Ganis.
Untuk melindungi korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur guna menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan. Polda Jatim juga berkoordinasi dengan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ganis juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan sebagai tenaga kerja, terutama yang akan ditempatkan di negara-negara yang sedang berkonflik. “Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” kata dia.
About the Author
