JAKARTA, 14 November 2026 — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa kewenangan dalam penegakan hukum wajib dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak boleh melewati batas yang sudah ditetapkan. Penegasan itu disampaikan di Jakarta sebagai pengingat bahwa hukum tidak boleh dipakai sebagai alat kekuasaan.
Jabatan sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan
Menurut Suyudi, jabatan dan kewenangan adalah amanah yang mesti dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum, ujarnya, tidak boleh memakai kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi harus menjadikannya sarana untuk mewujudkan keadilan.
Ia juga menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kepercayaan itu, kata dia, tidak bisa dibangun dengan menutupi kesalahan. Sebaliknya, kepercayaan publik hanya tumbuh melalui keterbukaan, keberanian mengungkap kebenaran, serta komitmen menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
Penegasan tersebut menegaskan kembali bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang memegang jabatan dan kewenangan.
Integritas aparat dan penegakan hukum yang objektif
Suyudi menilai integritas aparat menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga marwah institusi kepolisian. Setiap tindakan anggota Polri, menurutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan. Diperlukan pula profesionalisme, transparansi, dan keberanian untuk menegakkan aturan secara objektif.
Pada akhirnya, pesan Kapolri menegaskan bahwa kewenangan pada hakikatnya diberikan untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
About the Author
