Pembangunan fasilitas dan infrastruktur Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjadi sorotan. Paket yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2026 itu memiliki nilai hasil negosiasi Rp29.789.817.807 atau sekitar Rp29,78 miliar, dan memunculkan sejumlah pertanyaan soal mekanisme pengadaan, perubahan nilai penawaran, hingga dugaan belum dibayarkannya hak finansial sejumlah pelaksana lokal.
Selain persoalan pembayaran, beredar pula informasi mengenai kemungkinan pengajuan status Justice Collaborator (JC) untuk membantu mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Namun hingga berita ini disusun, belum ada konfirmasi resmi soal pengajuan JC maupun bukti hukum yang menyatakan telah terjadi tindak pidana dalam proyek tersebut.
Pengadaan lewat penunjukan langsung
Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pertahanan mencatat paket tersebut dengan nama Pekerjaan Konstruksi Rancang Bangun Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Yonif TP di Kabupaten Kapuas Hulu (Paket 1). Paket berkode 10895533000 dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 67175628 itu bersumber dari APBN TA 2026, dengan satuan kerja Baloghan Kementerian Pertahanan.
Nilai pagu sekaligus Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat Rp30.105.932.000. Metode pemilihan penyedia menggunakan penunjukan langsung dengan jenis kontrak lumsum, dan hanya satu peserta yang mengikuti proses, yakni PT Andromega Buana Abadi (PT ABA). Perusahaan itu melewati tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga sebelum ditetapkan sebagai pemenang.
Rincian nilai dalam data pengadaan: harga penawaran Rp29.539.407.001,28, harga terkoreksi Rp29.539.407.001, dan nilai hasil negosiasi Rp29.789.817.807. Terdapat selisih sekitar Rp250,4 juta antara harga terkoreksi dan nilai hasil negosiasi, sementara nilai negosiasi masih berada sekitar Rp316,1 juta di bawah HPS.
Perubahan itu memerlukan penjelasan mengenai dasar perhitungan dan mekanisme negosiasi yang dipakai, terutama karena prosesnya menggunakan penunjukan langsung dan hanya diikuti satu peserta. Media Indonesia Times belum memperoleh dokumen lengkap yang menjelaskan dasar perubahan nilai tersebut maupun kontrak final yang telah ditandatangani. Status “Paket Sudah Selesai” pada sistem LPSE juga disebut perlu dipahami secara tepat, sebab status tahapan pengadaan tidak serta-merta membuktikan seluruh pekerjaan fisik telah rampung.
Hak pelaksana lokal dipertanyakan
Di luar persoalan administrasi pengadaan, muncul informasi mengenai dugaan belum dibayarkannya sejumlah hak finansial pelaksana lokal yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Menurut sumber yang menyatakan mengikuti dan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, sejumlah pekerjaan di lapangan telah dikerjakan oleh mitra lokal, tetapi pembayaran atas pekerjaan itu dikabarkan belum sepenuhnya diterima.
Informasi tersebut masih membutuhkan klarifikasi dari PT ABA sebagai pemenang pengadaan. Jika benar ada kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi, perusahaan perlu menjelaskan penyebabnya, nilai kewajibannya, serta mekanisme penyelesaian kepada pihak-pihak yang terlibat. Persoalan pembayaran kepada mitra kerja pada dasarnya perlu dilihat berdasarkan kontrak dan kesepakatan para pihak, dan keterlambatan pembayaran tidak otomatis menjadi bukti tindak pidana korupsi.
Salah satu sumber yang mengikuti persoalan itu mempertanyakan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dan realisasi pembayaran. “Jika pekerjaan sudah dilaksanakan, hak pelaksana lokal harus mendapatkan kepastian. Perlu dijelaskan bagaimana mekanisme pembayaran proyek ini, berapa yang sudah direalisasikan, dan apakah seluruh kewajiban kepada pihak pelaksana telah dipenuhi,” ujarnya kepada Media Indonesia Times.
Media Indonesia Times belum memperoleh dokumen lengkap berupa perjanjian kerja sama, tagihan, bukti pembayaran, maupun berita acara penyelesaian pekerjaan untuk memverifikasi seluruh keterangan tersebut.
Isu justice collaborator belum terkonfirmasi
Perhatian terhadap proyek Yonif TP Putussibau berkembang setelah muncul informasi mengenai kemungkinan pengajuan Justice Collaborator. Menurut sumber yang mengetahui persoalan itu, terdapat wacana pengajuan status JC untuk membantu membuka informasi soal dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Namun sampai berita ini diterbitkan, belum diketahui siapa pihak yang akan mengajukan, kepada lembaga mana permohonan disampaikan, maupun apakah prosesnya benar-benar telah berjalan.
Media Indonesia Times juga belum mendapatkan konfirmasi dari KPK, Kejaksaan, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai adanya permohonan JC terkait proyek tersebut. Dalam ketentuan hukum, Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tertentu, dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan berlaku, termasuk SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Karena itu, informasi soal kemungkinan pengajuan JC tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terjadi atau pihak tertentu telah dinyatakan terlibat.
Profil perusahaan pemenang
Berdasarkan data administrasi badan hukum yang diperoleh redaksi, PT Andromega Buana Abadi tercatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berbentuk perseroan tertutup, berkedudukan di Jalan Taman Buaran Indah I Blok U/257, RT 006/RW 014, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara data LPSE mencantumkan alamat dengan nomor blok U/228. Perbedaan pencantuman alamat itu masih memerlukan klarifikasi.
Data administrasi mencatat modal ditempatkan dan disetor Rp2,85 miliar, terdiri atas 28.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 per lembar. Susunan kepemilikannya: Ir. Achmad Zaini selaku direktur memegang 21.000 lembar saham atau sekitar 73,7 persen, Indah Pangestoeti Koesdijono selaku komisaris 7.250 lembar atau sekitar 25,4 persen, dan Farrel Yovandi 250 lembar atau sekitar 0,9 persen. Tercatat pula perubahan anggaran dasar melalui Akta Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2026 yang disahkan berdasarkan SK AHU-0123052.AH.01.02.Tahun 2026 tertanggal 2 November 2026.
Data modal dan kepemilikan saham itu bukan merupakan bukti pelanggaran. Namun informasi mengenai kapasitas perusahaan, pengalaman, sumber daya, serta pemenuhan persyaratan teknis dan administratif tetap relevan untuk dikonfirmasi dalam pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah.
Enam hal yang menunggu penjelasan
Dari informasi yang berkembang, ada sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan pihak terkait:
- Apa dasar penggunaan metode penunjukan langsung dalam pengadaan proyek tersebut?
- Bagaimana mekanisme negosiasi sehingga nilai hasil negosiasi lebih tinggi dibandingkan harga terkoreksi?
- Berapa nilai kontrak final dan bagaimana tahapan pencairan anggaran dilaksanakan?
- Apakah seluruh pekerjaan yang dilaksanakan mitra lokal telah dibayarkan sesuai kesepakatan?
- Bagaimana kesesuaian antara progres fisik, laporan pekerjaan, dan realisasi keuangan?
- Apakah benar ada pihak yang berencana mengajukan status Justice Collaborator terkait proyek tersebut?
Proyek pembangunan fasilitas pertahanan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia dinilai memiliki arti strategis, sehingga pelaksanaannya tidak hanya harus memenuhi target pembangunan, tetapi juga memastikan setiap tahapan pengadaan, pekerjaan, dan pembayaran berjalan sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, Media Indonesia Times belum memperoleh tanggapan resmi dari PT Andromega Buana Abadi mengenai dugaan belum dibayarkannya hak pelaksana lokal, perubahan nilai negosiasi, maupun informasi soal kemungkinan pengajuan Justice Collaborator. Redaksi juga belum menerima penjelasan dari Baloghan Kementerian Pertahanan soal dasar pengadaan, nilai kontrak final, mekanisme pembayaran, progres fisik, dan pengawasan pekerjaan. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan menyimpulkan adanya tindak pidana, dan redaksi membuka ruang bagi PT ABA, Baloghan Kemhan, pelaksana lokal, serta pihak lain untuk memberikan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
About the Author
