Dugaan penyimpangan pengelolaan dana Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) 2025 memasuki babak baru. Dana dari pihak sponsorship untuk kegiatan tersebut diduga ditampung ke nomor rekening pribadi berinisial “D”, seorang pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, yang diduga dilakukan atas arahan pimpinan. Temuan ini menambah deretan persoalan anggaran GMS yang sebelumnya menyorot penggunaan APBD Rp2,3 miliar dan selisih Rp2,15 miliar yang belum dijelaskan.
Dana Publik yang Keluar dari Sistem
Menurut penelusuran MAKI Koorwil Jawa Timur, dana sponsorship untuk kegiatan yang dibiayai APBD semestinya masuk ke mekanisme resmi, tercatat dalam pembukuan, dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta dapat diaudit oleh Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum. Bila dana itu benar masuk ke rekening pribadi, MAKI menilai tiga prinsip fundamental pengelolaan keuangan negara runtuh sekaligus.
Pertama, akuntabilitas, karena publik tidak lagi bisa menelusuri asal, jumlah, dan tujuan akhir uang tersebut. Kedua, transparansi, sebab tidak ada dokumen resmi yang dapat diuji dan aliran dana hanya diketahui segelintir orang. Ketiga, pengawasan, lantaran uang yang berada di rekening pribadi berada di luar jangkauan sistem pengawasan keuangan negara.
“Ini pola klasik. Kalau memang dana itu untuk kegiatan negara, kenapa harus masuk ke rekening pribadi? Kenapa tidak ke rekening resmi? Pertanyaan ini saja sudah cukup untuk membuat semua pihak wajib diperiksa,” tegas Heru, Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, kepada Media Indonesia Times.
Dugaan Arahan Pimpinan Jadi Sorotan
Yang memberatkan dugaan ini adalah adanya indikasi bahwa penampungan dana ke rekening “D” dilakukan atas arahan pimpinan. Bila arahan itu benar adanya, MAKI menilai persoalannya bukan lagi perbuatan personal seorang oknum, melainkan dugaan perbuatan yang terstruktur dan sistematis dengan melibatkan hirarki kekuasaan.
Dalam hukum pidana korupsi, arahan pimpinan tidak berhenti sebagai pelanggaran etik. Arahan tersebut, menurut MAKI, dapat menjadi konstruksi pasal penyertaan, pasal perintah jabatan, hingga pasal permufakatan jahat. Pimpinan yang memerintahkan, pegawai yang melaksanakan, dan pihak sponsor yang menyetor disebut berada dalam satu rangkaian yang harus dibedah secara hukum.
Karena itu, MAKI Jatim menegaskan inisial “D” tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang dipersalahkan. “Jangan jadikan si ‘D’ ini sebagai korban. Telusuri ke atas. Siapa Pimpinannya? Siapa yang memerintahkan? Itu yang harus dibuka oleh Kejati Jatim,” ujar Heru.
Bagian dari Rangkaian Sorotan Panjang
Dugaan ini disebut tidak muncul di ruang hampa, melainkan bagian dari rangkaian sorotan MAKI Jatim. Sejak 2023, lembaga itu telah memperingatkan soal anggaran GMS sebesar Rp2,3 miliar setiap tahun dari APBD Pemprov Jatim, sementara hadiah pembinaan hanya Rp150 juta.
Sorotan berikutnya menyangkut dana sponsorship GMS 2026 yang diduga dikelola langsung oleh Dispora Jatim, bukan oleh event organizer penyelenggara, dengan melibatkan unsur Sekretariat dan Bidang Pembudayaan Olahraga. MAKI juga menyoroti LPJ yang diduga tidak transparan, tender EO Imagine Promosindo, biaya pengamanan kepolisian, serta biaya asuransi peserta. Puncaknya, muncul dugaan dana sponsorship 2025 masuk ke rekening pribadi.
GMS sendiri merupakan napak tilas perjuangan sepanjang 55 kilometer dari Mojokerto menuju Surabaya.
Lima Tuntutan MAKI Jatim
MAKI Jatim mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat melalui lima langkah:
- Menelusuri dan memblokir rekening pribadi berinisial “D”, termasuk mutasinya pada periode GMS 2025, untuk mengetahui jumlah dana sponsor yang masuk, waktu masuknya, asal dana, dan tujuan akhirnya.
- Memanggil seluruh perusahaan sponsorship yang memberikan dana untuk GMS 2025 untuk diperiksa, termasuk besaran dana, penerima transfer, serta ada tidaknya kwitansi, perjanjian, atau bukti resmi.
- Memanggil pimpinan Dispora yang diduga memberi arahan, dengan pertanyaan apakah arahan itu lisan atau tertulis dan siapa saksi-saksinya.
- Mengaudit LPJ GMS 2025 secara forensik, untuk memastikan apakah dana sponsorship tercatat dan mengapa harus melalui rekening pribadi bila memang tercatat.
- Membuka hasil pemeriksaan kepada publik secara terbuka.
Heru juga mengeluarkan peringatan keras agar tidak ada pihak yang menghilangkan bukti. “Kepada semua pihak, jangan coba-coba menghilangkan bukti, mengubah mutasi, atau menekan saksi. MAKI Jatim sudah mengantongi data awal. Bidang Hukum MAKI Jatim sudah menyiapkan berkas laporan. Kami akan seret semua pihak yang terlibat, dari pemberi sponsor, penerima di rekening pribadi, hingga pimpinan yang diduga memberi arahan, ke ranah hukum,” ujarnya.
MAKI Jatim menyatakan akan segera membawa temuan ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
