Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja membuka Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar Polda NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (17/11/2026). Kegiatan itu disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat organisasi Polri yang profesional, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepolisian bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Peserta dari internal dan eksternal kepolisian
Workshop dihadiri Wakapolda NTB, sejumlah pejabat utama Polda NTB, para kapolres jajaran Pulau Lombok, Ketua Bhayangkari Daerah NTB beserta pengurus, personel polwan dan PNS satuan kerja Polda NTB, serta sejumlah kapolsek yang ditunjuk. Turut hadir Rektor Universitas Islam Al-Azhar (Unizar), Wakil Rektor Universitas Mataram (Unram), perwakilan mahasiswa, unsur TNI, dan purnawirawan polwan Polda NTB. Seluruh polres jajaran lainnya mengikuti kegiatan secara virtual dari wilayah masing-masing.
Dalam sambutan pembukaannya, Kalingga menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan strategi penting untuk membangun institusi Polri yang profesional, setara, dan berkeadilan. Workshop bertema “Penguatan Sistem Keamanan Berbasis Polisi Bersama Masyarakat Wujudkan Kamtibmas yang Inklusif” itu menekankan bahwa keamanan tidak hanya menyangkut stabilitas kamtibmas, tetapi juga pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi, memperoleh perlindungan, dan merasakan keadilan.
Lima pedoman pelaksanaan tugas
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kapolda NTB menyampaikan lima hal yang harus menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pertama, mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program kamtibmas agar kebutuhan seluruh kelompok masyarakat diperhatikan dan manfaat pelayanan kepolisian dirasakan secara merata.
Kedua, memperkuat partisipasi masyarakat melalui kolaborasi dengan seluruh kelompok masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan gangguan kamtibmas, serta penyelesaian persoalan sosial dengan pendekatan dialogis dan humanis. Ketiga, meningkatkan pelayanan yang responsif gender dan komprehensif, yakni pelayanan yang profesional, ramah, mudah diakses, dan bebas diskriminasi, khususnya bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Keempat, membangun budaya organisasi yang setara dan berkeadilan dengan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi, kepemimpinan, dan karier kepada seluruh personel berdasarkan kemampuan serta profesionalitas, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi dan kekerasan. Kelima, mewujudkan program pengarusutamaan gender yang terukur dan berkelanjutan agar pelaksanaannya dapat dievaluasi dan memberikan manfaat nyata.
“Saya berharap workshop ini akan menghasilkan rencana aksi, indikator keberhasilan, dan evaluasi yang jelas agar PUG memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Kalingga.
Tiga narasumber
Untuk memperkaya pembahasan, workshop menghadirkan tiga narasumber, yaitu Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri, Dosen Kepolisian Utama TK II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Boro Windu Danandito, serta Kasubbag Binopsnal Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri AKBP Emma Rahmawati.
Melalui kegiatan ini, Polda NTB diharapkan mampu memperkuat implementasi pengarusutamaan gender, baik dalam tata kelola organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud lingkungan kepolisian yang inklusif, profesional, dan semakin dekat dengan seluruh lapisan masyarakat.
