Beredarnya Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.1.2/77/BIDWAS-I/2026 tertanggal 18 Juni 2026 di media sosial memicu kontroversi baru. Dokumen internal yang masih dalam proses tindak lanjut itu dijadikan bahan pemberitaan oleh Nadi Berita dengan judul yang dinilai berpotensi menyesatkan pemahaman publik, terutama karena angka Rp2,25 miliar dipersoalkan seolah-olah merupakan kerugian negara.
Kronologi pemeriksaan Inspektorat
Menurut dokumen yang beredar, Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sintang telah menyampaikan Naskah Hasil Audit (NHA) Reguler kepada Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, S.Sos., pada 18 Juni 2026. Pemeriksaan berpedoman pada Surat Perintah Tugas Nomor ST. 000.1.2.3/85/ITKAB/2026 tanggal 4 Februari 2026.
Ruang lingkup pemeriksaan meliputi Keuangan Desa, Pendapatan Desa, Belanja dan Pembiayaan Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, Kewajiban Perpajakan, Aset Desa, serta Pemanfaatan Hasil Kegiatan Desa. Dalam nota dinas tersebut, pihak desa diberi waktu tujuh hari untuk menyampaikan tanggapan atas temuan yang tercantum dalam NHA setebal 19 halaman.
Angka Rp2,25 miliar adalah objek pemeriksaan
Pemberitaan di media daring maupun media sosial menggunakan judul “Audit Bongkar Temuan Rp2,25 Miliar” yang dinilai dapat menimbulkan persepsi bahwa angka itu merupakan nilai kerugian negara. Menurut penjelasan pihak yang memberikan klarifikasi, angka Rp2.252.156.699,73 merupakan total nilai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) selama dua tahun anggaran, yakni 2024 dan 2025, yang menjadi objek pemeriksaan.
Nilai anggaran yang diperiksa, nilai temuan audit, dan kerugian negara disebut sebagai tiga hal yang berbeda. Sampai rilis diterbitkan, belum ada informasi mengenai penetapan resmi nilai yang harus dipertanggungjawabkan, sementara NHA lengkap setebal 19 halaman juga belum dipublikasikan secara utuh. Karena itu, publik diminta tidak mencampuradukkan total anggaran yang diperiksa dengan nilai kerugian negara sebelum ada hasil dan penetapan resmi dari pihak berwenang.
Meletus di tengah perjuangan plasma 30 persen
Persoalan ini menjadi sorotan karena mencuat di tengah perjuangan Muryadi bersama masyarakat Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu menuntut realisasi hak Plasma 30 persen dari PT SNIP. Kemunculan isu audit tersebut memunculkan pertanyaan dan kecurigaan di kalangan masyarakat mengenai momentum pemberitaannya.
“Pas kami lagi kuat-kuatnya memperjuangkan hak masyarakat, tiba-tiba isu ini meletus. Wajar kami curiga ada upaya untuk mendiskreditkan,” ujar salah satu perwakilan warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Meski demikian, dugaan adanya upaya mendiskreditkan pihak tertentu masih memerlukan pembuktian dan tidak dapat disimpulkan tanpa fakta yang jelas.
Empat tuntutan pendamping masyarakat
Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat LSM PISIDA yang juga Kuasa Pendamping Masyarakat, Syamsuardi, meminta persoalan beredarnya dokumen internal Inspektorat Kabupaten Sintang disikapi secara transparan, profesional, dan tidak merugikan masyarakat. Ia menyampaikan empat tuntutan:
- Inspektorat Kabupaten Sintang diminta mengungkap sumber beredarnya dokumen internal tersebut, dan pihak yang terbukti memberikan atau membocorkan dokumen secara tidak semestinya agar dikenai sanksi sesuai ketentuan disiplin dan peraturan perundang-undangan.
- Media yang telah memberitakan diminta memberikan koreksi dan klarifikasi atas pemberitaan yang dinilai menyalahartikan angka Rp2,25 miliar, karena angka itu merupakan total anggaran ADD tahun 2024 dan 2025 yang diperiksa.
- Seluruh pihak diminta menghormati proses pemeriksaan dan tindak lanjut yang sedang berjalan serta tidak memberikan vonis atau membangun kesimpulan yang menghakimi sebelum ada penetapan resmi dari pihak berwenang.
- Pemerintah Kabupaten Sintang diminta melindungi hak masyarakat Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu dalam memperjuangkan realisasi Plasma 30 persen dari PT SNIP tanpa intimidasi maupun tekanan.
Ancaman jalur hukum dan sikap kepala desa
Sebagai kuasa pendamping, Syamsuardi menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi upaya fitnah yang disebarkan untuk menjatuhkan semangat masyarakat memperjuangkan haknya, terutama serangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Muryadi.
“Penyebaran dokumen bocoran yang disertai pemberitaan yang menyalahartikan fakta merupakan upaya fitnah untuk merusak reputasi dan menjatuhkan semangat perjuangan masyarakat. Sebagai kuasa pendamping, kami akan melakukan upaya hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan fitnah tersebut,” tegas Syamsuardi.
Ia menambahkan, langkah hukum yang akan ditempuh meliputi pelaporan ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menyesatkan, serta tindakan hukum perdata jika diperlukan untuk memulihkan nama baik yang dirugikan. Menurutnya, transparansi pemeriksaan dan perlindungan hak masyarakat harus berjalan beriringan, dan perjuangan warga tidak boleh terganggu oleh polemik pemberitaan yang belum didukung kejelasan hasil pemeriksaan secara utuh.
Muryadi sendiri menegaskan tidak pernah menolak proses pemeriksaan Inspektorat. Ia meminta agar dokumen hasil pemeriksaan tidak digunakan untuk membangun opini yang merugikan nama baik seseorang sebelum seluruh proses dan tindak lanjut selesai.
“Kami tidak menentang audit. Tapi kami menolak dijadikan objek fitnah dengan dokumen bocoran. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya,” tegas Muryadi.
Menurutnya, proses audit harus dihormati dan hasilnya disampaikan secara utuh agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, bukan kesimpulan yang dibangun dari potongan dokumen atau angka yang belum dijelaskan secara lengkap.
Dalam catatan redaksinya, Media Indonesia Times menegaskan bahwa audit merupakan bagian penting dari pengawasan tata kelola pemerintahan desa, namun pemberitaan mengenai hasil audit harus mengedepankan ketepatan angka, konteks, asas praduga tidak bersalah, serta prinsip keberimbangan. Publik berhak mengetahui hasil pengawasan, tetapi informasi tersebut harus disampaikan secara akurat dan tidak mencampuradukkan nilai anggaran yang diperiksa dengan kerugian negara.
