Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa (17/11/2026) memutuskan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada EHS sebagai anggota Polri. Atas putusan itu, EHS menyatakan akan mengajukan banding. Kepolisian menegaskan hasil sidang merupakan bagian dari komitmen menegakkan disiplin dan kode etik profesi.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, putusan tersebut mencerminkan keseriusan institusi menindak setiap personel yang melanggar. Menurutnya, langkah itu juga sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, yaitu upaya membangun kepercayaan publik yang harus dimulai dari integritas tiap personel dalam menjalankan tugas.
“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.
Jalannya persidangan dan fakta yang terungkap
Persidangan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3 Lantai 2, Mabes Polri. Sidang dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo dan menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR yang diajukan atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan memakai akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Komisi sidang kemudian menjatuhkan dua jenis sanksi: sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela, serta sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Putusan itu mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, asas equality before the law menjadi landasan dalam penegakan aturan internal, dengan setiap anggota berada pada kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. “Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.
Banding dan proses lanjutan
Menanggapi permohonan banding EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa tahapan berikutnya akan mengikuti mekanisme dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Nantinya dibentuk Komisi Banding yang bertugas memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Setelah sanksi administratif PTDH dijatuhkan, EHS akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim. Pada kesempatan yang sama, Trunoyudo menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap LSP direncanakan digelar pekan depan. Jadwal pastinya akan diumumkan setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.
Penilaian Kompolnas
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang menyaksikan langsung jalannya persidangan menilai proses sidang KKEP telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, semua pihak memperoleh kesempatan menyampaikan keterangan, menguraikan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara. Terduga pelanggar bahkan diberi ruang menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.
“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.
Ia juga menyebut dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar, meski yang bersangkutan tetap menyatakan mengajukan banding atas putusan. Kompolnas, lanjutnya, mengikuti proses sejak pagi hingga sore hari, termasuk pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga penuntutan yang berlangsung cukup mendalam.
Di akhir keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberi perhatian, kritik, masukan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap upaya pembenahan institusi. “Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya.
