Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo mengungkap dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kota Gorontalo. Dalam pengungkapan itu, penyidik menyita 1.827 dus atau 24.773 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merek. Kasus tersebut diungkap dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, didampingi Dirkrimum dan Kabid Humas Polda Gorontalo, Rabu (18/11).
Berawal dari Temuan 16 Dus di Limba B
Menurut Kapolda, perkara ini bermula pada Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 15.30 WITA, di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Saat itu petugas menemukan 16 dus minuman beralkohol berbagai merek, antara lain Champion, Bir Bintang, dan Kasegaran, yang diketahui milik seorang perempuan berinisial FH.
“Dari hasil pemeriksaan awal, minuman beralkohol tersebut diakui dibeli dari Gudang Toko Manis milik seorang terlapor berinisial JP,” kata Nurworo.
Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan pengecekan ke Gudang Toko Manis. Di lokasi, polisi menemukan sebuah mobil Honda BR-V terparkir di depan gudang. Setelah diperiksa, kendaraan itu diketahui memuat 30 dus minuman beralkohol dari berbagai merek. Dari pengembangan itulah penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti minuman beralkohol yang diduga diedarkan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Rincian barang bukti yang diamankan adalah 13.164 botol Kasegaran, 444 botol Bir Bintang, 2.100 botol Champion, 216 botol Guinness Jumbo, 96 botol Guinness ukuran kecil, serta 6.888 botol Cap Tikus. Selain itu, turut diamankan 45 botol API, 24 botol ATLAS, 20 botol Captain Morgan, 1.512 botol Pinaraci, 24 botol Kawa-Kawa, dan 240 botol Anggur Merah.
Ancaman Dua Tahun Penjara dan Denda Rp4 Miliar
Berdasarkan penyidikan sementara, JP yang diketahui sebagai pemilik Toko Manis diduga menjalankan penjualan berbagai jenis minuman beralkohol tanpa dilengkapi izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas perbuatannya, terlapor disangkakan melanggar Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan/atau Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut berupa penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.
308 Kasus Kriminal Berlatarbelakang Miras
Kapolda juga menyoroti dampak konsumsi minuman keras terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data kepolisian periode Januari hingga November 2026, tercatat 308 kasus tindak pidana yang dilatarbelakangi konsumsi miras atau dilakukan oleh pelaku maupun terlapor yang berada di bawah pengaruh alkohol.
Dari jumlah tersebut, 220 kasus merupakan tindak pidana penganiayaan, 54 kasus pengeroyokan, 31 kasus kekerasan dalam rumah tangga, satu kasus penganiayaan berat, serta dua kasus pembunuhan.
Nurworo menegaskan jajaran Polda Gorontalo terus mengedepankan langkah preventif dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal serta berbagai bentuk penyakit masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui patroli rutin, razia penyakit masyarakat, penertiban peredaran miras tanpa izin, serta kegiatan edukasi dan imbauan kepada masyarakat.
Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah hingga para orang tua, untuk bersama-sama mengambil peran dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran minuman keras.
