Kohati Cabang Banyuwangi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Selasa (10/11/2026). Permohonan itu diajukan untuk memperoleh kejelasan mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerah tersebut.
Alasan pembentukan UPTD PPA
Ketua Umum Kohati Banyuwangi, Nova Rosytha, menyatakan pembentukan UPTD PPA dibutuhkan guna memperkuat pelayanan serta pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, pemerintah daerah sudah menjalankan sejumlah program, antara lain Ruang Rindu dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.
Meski begitu, Nova menilai langkah tersebut masih perlu diperkuat melalui kehadiran UPTD PPA yang memiliki mandat dan standar pelayanan sesuai amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang sudah berjalan. UPTD PPA menjadi penguat agar pelayanan korban lebih terarah, termasuk dalam pendampingan dan mekanisme rujukan hingga tingkat provinsi dan pusat,” kata Nova.
Lewat RDPU tersebut, Kohati meminta DPRD memfasilitasi penjelasan resmi pemerintah daerah soal status, perkembangan, dan kendala pembentukan UPTD PPA di Banyuwangi. Kohati juga mendorong penyelarasan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024.
Usulan jadwal dan harapan kepastian
Dalam surat permohonannya, Kohati mengusulkan RDPU digelar pada 14 November 2026 di Kantor DPRD Banyuwangi. Selain itu, mereka mengajukan audiensi kepada Bupati Banyuwangi pada 13 November 2026 untuk membahas percepatan pembentukan UPTD PPA.
Nova berharap DPRD dan pemerintah daerah memberikan kepastian atas proses tersebut. Kohati menyatakan siap terlibat dalam pembahasan bersama organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan lembaga layanan.
Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan lebih dari sekadar program. Lembaga dengan kewenangan dan layanan yang jelas dinilai diperlukan agar korban berani melapor serta mendapat pendampingan secara cepat, aman, dan terjaga kerahasiaannya.
About the Author
